Ikut Pilkada, Mendagri Usulkan Petahana Mundur dari Jabatan

Ikut Pilkada, Mendagri Usulkan Petahana Mundur dari Jabatan
Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / YUD Kamis, 21 April 2016 | 15:17 WIB

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar calon petahana untuk mengundurkan diri jika maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini selaras dengan kewajiban mundurnya Anggota DPR, DPD, DPRD, TNI/Polri, BUMN/BUMD.

“Petahana kan hanya cuti. Kalau cuti kan bisa main. Saya usulkan mundur, supaya adil,” kata Tjahjo di Gedung A Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (21/4).

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pilkada. Salah satu poin krusial revisi yakni kewajiban anggota DPR, DPD, DPRD mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Sebelumnya, pada Pasal 7 huruf s UU 8/2015, anggota DPR, DPD dan DPRD cukup melapor ke pimpinan DPR, DPD dan DPRD ketika mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal ini pada Juli 2015. Pasal 7 huruf s dinilai MK tidak memenuhi rasa keadilan bagi PNS, TNI/Polri dan pejabat BUMN/BUMD yang wajib mundur.

Pemerintah mengakomodir putusan MK. Artinya, anggota DPR, DPD, DPRD, PNS, TNI/Polri dan pejabat BUMN/BUMD harus mengundurkan diri jika mengikuti pilkada. Namun, mayoritas fraksi-fraksi DPR menolak ketentuan itu.

“Nanti kita coba komunikasikan dengan DPR. Pasti ada kompromi nanti. Saya kira anggota DPD,DPR,DPRD, Petahana,PNS,TNI/POLRI, itu harus sama. Harus mundur ya mundur semua, harus cuti ya cuti semua,” ujar Tjahjo.

Sumber: Suara Pembaruan