Bangun Perbatasan, Mendagri Klaim Tak Ada Ego Sektoral Lagi

Bangun Perbatasan, Mendagri Klaim Tak Ada Ego Sektoral Lagi
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / CAH Kamis, 19 Mei 2016 | 18:35 WIB

Jakarta - Ego sektoral dalam pembangunan kawasan perbatasan kini dinilai tak ada lagi. Seluruh kementeriana atau lembaga bersinergi untuk membangun perbatasan.

"Sekarang enggak ada ego sektoral. Sudah mulai 2015, semua pembangunan terpadu. BIN (Badan Intelijen Negara) saja turun untuk penguatan deteksi dini," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai meresmikan Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis (19/5).

Dia menuturkan, pembangunan infrastruktur pada 2016 hampir 70 persen rampung. "Tinggal penyelesaian akhir seperti pembangunan jembatan, pengerasan jalan, pembangunan dermaga, pembangunan pos-pos komando. Puskesmas juga sudah semua," ujarnya.

Kepala BNPP ini menjelaskan, tugas BNPP yakni mengkoordinasikan agar seluruh pembangunan perbatasan terpadu. "Dari 22 kementerian/ lembaga bisa optimal, cepat dengan baik. Kita selalu komunikasikan koordinasikan kalau ada lembaga instansi yang belum optimal," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko mengatakan, pihaknya telah membangun tujuh pos lintas batas negara (PLBN). "Ini menggunakan multiyears 2015-2016. Kami menjamin pembangunan PLBN ini pada akhir tahun ini, Desember 2016," katanya.

"Setelah itu nanti 2017 paling lambat 2018 pembangunan 9 PLBN terpadu lainnya. Ini secara bertahap dan ini dimonitor terus oleh presiden."

Dia menuturkan, pada 2015 sebanyak 26 kementerian telah menganggarkan lebih dari Rp 9,5 triliun untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana perbatasan. "Khususnya di 10 pusat kegiatan strategis nasional yang diutamakan di tujuh lokasi PLBN. Termasuk di 50 dari 187 kecamatan lokasi prioritas," katanya.

"Tahun 2015 itu 50 lokasi prioritas. Tahun ini 2015 kita tambah lagi 50. Sehingga sekarang ditangani 100 lokasi prioritas/kecamatan."

Dia menyatakan, dalam rangka peningkatan pelayanan perbatasan 2016 sejumlah kementerian/ lembaga menerbitkan kebijakan afirmatif. Contohnya program kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan).

"Mengadakan program guru garis depan. Pada 2016 ini akan 7000 guru semua adalah sarjana, akan dibagikan 93 kabupaten atau 28 perbatasa/terluar/tertinggal," ucapnya.

"Lalu juga Nusantara sehat. Tahun ini didistribusikan 915 tenaga medis dan paramedis di kawasan perbatasan."

Sumber: Suara Pembaruan