Mendagri Persilakan KPU Ajukan Uji Materi UU Pilkada

Mendagri Persilakan KPU Ajukan Uji Materi UU Pilkada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 April 2016. ( Foto: Antara/M Agung Rajasa )
Carlos KY Paath / FMB Senin, 6 Juni 2016 | 20:12 WIB

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengajukan uji materi atas undang-undang hasil revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terkait Pasal 9 yang mewajibkan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum dengar pendapat ketika menyusun peraturan KPU (PKPU) serta membuat pedoman teknis tahapan pemilihan. Keputusan dalam forum itu bersifat mengikat.

“Uji materi itu hak KPU. Memang yang tidak boleh ajukan ke MK itu pemerintah dan DPR,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (6/6).

Sebenarnya, kata Tjahjo, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dapat menolak hadir dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).

“Bisa saja kok menolak RDP, tidak harus apa yang diminta DPR diakomodasi. Sudah kami jelaskan kepada ketua KPU,” katanya.

Secara terpisah, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU masih menunggu hasil revisi UU Pilkada diberi nomor terlebih dahulu. “Potensi judicial review (uji materi) sangat besar. Kami masih menunggu undang-undang tersebut segera diberi nomor oleh pemerintah, baru kami ajukan ke MK,” kata Hadar di Gedung KPU, Jakarta, Senin (6/6).

“Kami masih bawa ke rapat pleno, keputusan memang belum ada. Tapi potensi untuk judicial review sangat besar, terutama Pasal 9,” kata Hadar.

Sumber: Suara Pembaruan