Hindari Konflik Kepentingan, Mendagri dan Menkumham Tolak Jadi Anggota Pansel KPU

Hindari Konflik Kepentingan, Mendagri dan Menkumham Tolak Jadi Anggota Pansel KPU
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FMB Senin, 11 Juli 2016 | 19:32 WIB

Jakarta – Pemerintah akan membentuk Panitia Seleksi (pansel) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, dirinya tidak ingin masuk dalam pansel tersebut.

“Saya menyarankan jangan saya ketua panselnya,” kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (11/7).

Menurutnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly juga sepakat untuk tak menjadi anggota pansel. Pasalnya, dirinya dan Yasonna merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Iya Menkumham juga sepakat (tidak masuk pansel). Kalau kita masuk geger nanti,” ujarnya.

Dia menambahkan, anggota pansel nantinya berasal dari akademisi dan praktisi pemilu. “Kita ambil dari UGM, Unpad, UI dan usulan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Lebih netral. Kalau dari Kemdagri biar dirjen (direktur jenderal) saja,” imbuh mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri, Sumarsono mengatakan, nama-nama pansel akan diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus. “1 Agustus bulan depan dilaporkan. Proses selama Juli ini pembentukan pansel,” kata Sumarsono.

Dia membenarkan bahwa Mendagri dan Menkumham menolak masuk pansel. “Pak Mendagri memang minta begitu. Nantinya melibatkan kaum profesional. Ada 11 kira-kira anggota pansel,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com