BPS: Indeks Demokrasi Indonesia 72,82

BPS: Indeks Demokrasi Indonesia 72,82
Ilustrasi Pemilu ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / Anselmus Bata / AB Rabu, 3 Agustus 2016 | 12:38 WIB

Jakarta - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 mencapai angka 72,82 dalam skala 0 sampai 100. Angka tersebut sedikit menurun bila dibandingkan IDI 2014 sebesar 73,04.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin saat menyampaikan hasil survei di Jakarta, Rabu (3/8). Selain Suryamin, acara tersebut dihadiri Deputi I Politik Dalam Negeri Kemko Polhukam Yoedhi Swastono, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri Bahtiar Baharudin, Deputi Sosial BPS Siari Hasbullah, tim ahli IDI, seperti Maswadi Rauf dari UI, Musda Mulia dari UIN Syarif Hidayatullah, dan Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina.

Dengan angka tersebut, kata Suryamin, kinerja demokrasi Indonesia berada pada kategori “sedang”. BPS mengklasifikasikan tingkat demokrasi menjadi tiga kategori, yakni "baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

“Indeks demokrasi merupakan informasi berdasarkan fakta di lapangan dan bisa dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan publik dan mengevaluasi kebijakan yang akan berpengaruh dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia,” katanya. 

Perubahan IDI dari 2014–2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi, yakni kebebasan sipil turun 2,32 poin (dari 82,62 menjadi 80,30), hak-hak politik naik 6,91 poin (dari 63,72 menjadi 70,63), dan lembaga-lembaga demokrasi turun 8,94 poin (dari 75,81 menjadi 66,87).

Penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub, dll), focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.

Suryamin menuturkan penurunan angka IDI 2015 sebenarnya dipengaruhi oleh faktor perubahan dua indikator dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. Dua indikator untuk menilai “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah” di tahun 2014, yakni “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon atau parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif” diganti dengan indikator “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dan “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah”.

Seandainya indikator lama dipertahankan, sebetulnya nilai IDI 2015 mencapai 73,12 yang berarti mengalami sedikit kenaikan dari capaian 2014. 

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia, sejak 2009 BPS bersama Kemko Polhukam, Bappenas, Kemdagri, UNDP, dan tim ahli, yakni Maswadi Rauf, Musdah Mulia, Syarif Hidayat, dan Abdul Malik Gismar, merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). 

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.

Variabel dalam aspek kebebasan sipil adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. Variabel dalam hak-hak politik adalah hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Sedangkan variabel dalam aspek lembaga-lembaga demokrasi adalah pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen. 

Sumber: BeritaSatu.com