Mendagri: Pejabat Struktural Berkurang, Belanja Publik Meningkat

Mendagri: Pejabat Struktural Berkurang, Belanja Publik Meningkat
Mendagri Tjahjo Kumolo ( Foto: Antara/Reno Esnir )
Carlos KY Paath / AB Jumat, 5 Agustus 2016 | 11:20 WIB

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (5/8), membuka secara resmi acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Acara tersebut dihadiri sejumlah gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, sekretaris daerah (sekda).

Dalam sambutannya, Tjahjo menyatakan kebijakan debirokratisasi merupakan keniscayaan. Tujuannya agar terbentuk organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran. Hal tersebut juga sesuai dengan ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.

Dengan adanya perampingan birokrasi, dia berharap belanja publik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat meningkat. "Penataan kembali organisasi perangkat daerah akan mengurangi jumlah jabatan struktural, tanpa mengurangi jumlah pegawai," ucapnya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah juga perlu segera menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang organisasi perangkat daerah. "Perda diharapkan sudah ditetapkan paling lambat akhir Agustus 2016," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Sumarsono mengatakan agenda sosialisasi memang mendesak untuk dilaksanakan.

"Banyak pertanyaan mengenai PP 18/2016 terkait kebijakan birokrasi yang esensinya perampingan birorasi. Kami di Ditjen (Direktorat Jenderal) Otda kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari daerah. Karena itu, sosialisasi ini diadakan, sekaligus klarifikasi dan respons atas ketidakjelasan (PP 18/2016)," katanya.

Dia berharap seluruh daerah dapat melaksanakan sebaik-baiknya PP 18/2016. 

Sumber: Suara Pembaruan