RUU Penyelenggaraan Pemilu Akan Dibahas di Rapat Kabinet

RUU Penyelenggaraan Pemilu Akan Dibahas di Rapat Kabinet
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. ( Foto: SP/Carlos Roy Fajarta Barus )
Carlos KY Paath / FER Jumat, 12 Agustus 2016 | 20:29 WIB

Jakarta – Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu segera dibahas di tingkat rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam ratas tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, nantinya akan melaporkan sejumlah isu-isu krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu

"Mengingat RUU ini untuk kepentingan luas dan politis, saya sebelumnya harus melaporkan kepada Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas,” kata Tjahjo, Jumat (12/8).

Dia menjelaskan, setiap pasal yang memuat isu krusial, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menyiapkan masing-masing tiga opsi. "Opsi-opsi pasti tentunya sudah kita siapkan,” jelasnya.

Menurutnya, 'bola panas' dari opsi-opsi tersebut bukan berada di tangan Presiden. "Mendagri yang bertanggung jawab terhadap opsi yang akan disampaikan kepada DPR,” ujarnya.

Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan unifikasi dari tiga UU yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislastif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2014 tentang Penyelenggara Pemilu. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah yang direncanakan diserahkan kepada DPR pada September 2016.

Menurut Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri, Soedarmo, pihaknya melibatkan sembilan orang pakar dalam penyusunan naskah. Partisipasi publik juga diperhatikan, termasuk masukan pegiat kepemiluan.

Soedarmo berharap, disatukannya regulasi kepemiluan tersebut dapat mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Selain itu juga untuk mencegah adanya duplikasi peraturan dan ketidakpastian hukum terkait penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow mengatakan, simplifikasi atau penyederhanaan regulasi kepemiluan merupakan keniscayaan. Menurutnya, syarat dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi isu yang cukup menarik selain terkait sistem pemilu. Sebab, mengacu pada UU Pilpres, terdapat ambang batas bagi partai politik (parpol) atau gabungan parpol untuk mencalonkan pasangan pada pilpres.

"Dulu kan syarat dukungan itu berdasarkan hasil pileg. Nah, sekarang pemilunya serentak. Ini bagaimana nanti pengaturannya,” ujarnya.

Sumber: Suara Pembaruan