Ini Penjelasan Mendagri Terkait Tiga Opsi Sistem Kepemiluan

Ini Penjelasan Mendagri Terkait Tiga Opsi Sistem Kepemiluan
Ilustrasi Pemilu 2014 ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / FMB Senin, 22 Agustus 2016 | 20:31 WIB

Jakarta – Pemerintah mengkaji sejumlah opsi sistem kepemiluan. Opsi-opsi tersebut tertuang dalam konsep awal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu.

“Ada opsi yang kami sampaikan (yaitu) sistem terbuka, tertutup dan kombinasi,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (22/8).

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar dari tiga sistem tersebut. Dia menjelaskan, pada sistem tertutup, partai politik (parpol) mempunyai hak dan mekanisme penuh. “Kalau di partai saya dulu, sudah lewat psikotes. Jadi, calon nomor urut 1 sudah lolos psikotes. Jadi, dapat suara berapapun sudah pantas,” jelasnya.

Sedangkan sistem terbuka, dia mengatakan, calon nomor urut 1 masih dapat dikalahkan calon nomor urut 9. Padahal, lanjutnya, kualitas calon nomor urut 1 sangat mumpuni berdasarkan pertimbangan parpol. “Calon nomor urut 9, mungkin karena dia punya 'akses' yang akhirnya bisa mengalahkan calon kader andalan partai. Ini sistem terbuka,” ujarnya.

Sementara sistem kombinasi, dia menuturkan, calon nomor urut 1 diusung parpol untuk terpilih. “Tapi dikalahkan (suara) oleh nomor urut 9. (Tetapi) nomor urut 9 ini bisa dicek lagi, (dapat) suara murni atau ada permainan atau ada mungkin money politic (politik uang). Sehingga partai bisa batalkan kader di nomor urut 9 untuk kembali ke nomor urut 1,” tuturnya.

Dia mengatakan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai sistem kombinasi lebih bagus. “Tapi ada partai yang ingin sistem tertutup karena hak politik, hak kedaulatan orang jadi anggota DPR karena parpol. Tidak ada anggota DPR yang independen kan tidak ada,” katanya.

Dia optimistis seluruh parpol akan mengusulkan calon yang terbaik dan berkualitas. “Kalau enggak, yang memilih masyarakat. Rugi, masyarakat tidak akan coblos nama itu karena punya reputasi jelek, ya partainya kena imbas,” ucapnya.

Disinggung mengenai kemungkinan pemerintah cenderung memilih kombinasi, dia enggan menanggapi eksplisit. “Belum tahu. Kami tunggu arahan dari hasil rapat kabinet terbatas. Saya tidak bisa putuskan sendiri. Ini harus dibahas bersama,” tegasnya.

Sumber: Suara Pembaruan