Mendagri: Politik Uang Harus Dicegah

Mendagri: Politik Uang Harus Dicegah
Ilustrasi Politik Uang di Pilkada. ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / WM Senin, 26 September 2016 | 14:01 WIB

Jakarta – Politik uang diharapkan tidak terjadi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2017 di 101 daerah. Sebab, praktik tersebut dinilai akan merugikan pemerintah daerah (pemda) kelak.

“Politik uang harus dicegah. Ini sumber malapetaka di kemudian hari,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2016, di Jakarta, Senin (26/9).

Menurutnya, seluruh pihak seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), termasuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sepatutnya menjaga pilkada. “Bagaimana kita menjaga jangan sampai ada politik uang,” ujarnya.

Pada bagian, dia menjelaskan, surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah dapat digunakan untuk memilih pada saat pilkada. “Syukur mendapatkan e- KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Kalau belum mendapatkan bisa menghunakan surat keterangan. Tapi tidak menggunakan KTP lama,” jelasnya.



Sumber: Suara Pembaruan