Mendagri: Artis Punya Hak Politik yang Sama

Mendagri: Artis Punya Hak Politik yang Sama
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo(tengah) saat menerima Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) 1956 Marcella Zalianty (kiri) di ruang kerja Mendagri, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, 18 Oktober 2016. ( Foto: BeritaSatu Photo/Carlos Paath )
Carlos KY Paath / PCN Selasa, 18 Oktober 2016 | 17:17 WIB

Jakarta – Artis dapat berkancah di dunia politik. Artis memiliki hak politik untuk mencalonkan diri baik dalam pemilu legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Kalau sebagai calon kepala daerah, bisa lewat partai politik (parpol) dan jalur independen. Apa pun, profesi artis punya hak politik yang sama,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan saat menerima Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) 1956 Marcella Zalianty di ruang kerja Mendagri, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa (18/10).

Dia menuturkan, kiprah para artis di DPR juga terbilang cukup positif. "Saya ambil contoh di DPR bagus, ada Rachel Maryam, Rieke Dyah Pitaloka, Dede Yusuf, menonjol. Sama setara," tuturnya.

"Saya kira kalau saya, jangan dilihat profesinya, tapi pribadinya. Soal keterpilihan, masyarakat lebih pilih artis, wajar-wajar saja, sah-sah saja."

Pada kesempatan yang sama, Marcella mengatakan, seorang artis tentu memiliki kelebihan. "Ketika terjun politik lebih dulu dikenal masyarakat, apalagi kalau punya kualitas mumpuni," kata Marcella.

Dia menyatakan, Parfi 1956 terbuka dengan artis-artis yang berkecimpung di politik. "Kami juga terima kasih kepada teman-teman artis yang juga anggota DPR. Mereka masih mau memikirkan profesi yang besarkan mereka," ujarnya.

Meski begitu, dia menegaskan, Parfi 1956 tidak akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. "Siapa pun mau ikut kampanye silakan, tapi atas nama pribadi. Bukan Parfi 1956," tegasnya.

Pengurus

Tjahjo berharap agar pengurus Parfi 1956 betul-betul dari kalangan artis. "Pengurusnya tentu harus pemain film, sinetron. Kalau tidak ya repot," kata Tjahjo.

Dia juga meminta Parfi 1956 untuk mendaftar di Kemdagri serta Kementerian Hukum dan HAM.

Kedatangan Marcella sejatinya untuk mengundang Tjahjo menghadiri pengukuhan dan pelantikan pengurus Parfi 1956. "Kita undang Pak Tjahjo hadir. Kita butuh dukungan pemerintah," katanya.

Dia memastikan Parfi 1956 berbeda dengan Parfi yang pernah dipimpin AA Gatot Brajamusti. "Kita bentuk Parfi 1956 kenapa? Semangatnya untuk mengembalikan Parfi ke khitahnya," tegasnya.

Dia berharap, Parfi 1956 membawa perubahan dalam dunia keartisan. "Generasi muda sama-sama punya wadah rumah, berjuang konstruktif, kembali menjadi organisasi profesi. Menjadi mitra pemerintah," ujarnya.

"Fokus kita yaitu memberi perlindungan, peningkatan kompetensi. Kesejahteraan masuk juga, karena ada aktor yang dulu berjaya ketika tua sakit, harus minta sini sana. Mudah-mudahan dengan organisasi seperti ini, semua itu bisa dikurangi."



Sumber: Suara Pembaruan