Mendagri: Konsep Pembangunan Harus untuk Masyarakat

Mendagri: Konsep Pembangunan Harus untuk Masyarakat
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / CAH Jumat, 9 Desember 2016 | 09:54 WIB

Jakarta – Pola pembangunan di kawasan Indonesia Timur belum berdasarkan keinginan masyarakat. Karena itulah, konsep pembangunan harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam diskusi yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku bertajuk Tantangan Memimpin dan Membangun Maluku sebagai Provinsi dengan Wilayah Laut Terluas di Indonesia di Jakarta, Kamis (8/12) malam.

Tjahjo menyatakan, membangun di Maluku berbeda dengan membangun untuk Maluku. “Keterlambatan pembangunan selama ini, konsepnya masih membangun di Maluku atau Papua, bukan untuk masyarakat Maluku atau Papua,” kata Tjahjo.

Menurutnya, pemerintah pusat terus berupaya menciptakan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Salah satu kebijakan itu, melalui kebijakan tol laut. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, lanjutnya, juga menjadi titik fokus utama, khususnya di provinsi kepulauan. “Maluku tidak bisa dibangun sendiri. Masa depan cukup bagus, tapi bagaimana membangun konektivitas dan sinergi,” ujarnya.

Dia sempat mengutip pidato Presiden Joko Widodo ketika pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2014. Saat itu, Jokowi meminta seluruh lapisan masyarakat harus berjuang sekeras-kerasnya mengembalikan kejayaan sebagai negara maritim. Sebab, masa depan Indonesia berada di laut dan samudera.

“Presiden mengatakan bahwa selama ini kita cukup lama memunggungi laut dan samudera. Saatnya mengembalikan itu semua, sehingga motto jales veva jaya mahe sebagai semboyan nenek moyang di masa lalu bisa kembali membahana,” kata Tjahjo.

Pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Ir Said Assagaf diberikan piagam penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (Leprid). Said dinilai berprestasi dengan menjadi pemrakarsa rekor Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan Terluas di Tanah Air.

Sekadar diketahui, Maluku tercatat memiliki luas total 705.645 km2. Luas daratan 47.350,42 km2 dan lautan atau perairan 658.294,69 km2. Piagam diserahkan langsung pendiri dan Direktur Utama Leprid, Paulus Pangka.

“Maluku memang unik dan tentu saja tidak gampang memimpin dan mengembangkan wilayah yang didominasi oleh lautan. Luas wilayah kita itu 93 persen lautan, hanya tujuh persen daratan,” kata Said.

Said berharap agar pemerintah pusat menaruh perhatian khusus untuk pemenuhan moda transportasi. “Berupa kapal-kapal feri dan kapal penumpang, termasuk penambahan pesawat,” ucapnya.



Sumber: BeritaSatu.com