Mendagri: PT Diperlukan untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Mendagri: PT Diperlukan untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Beritasatu TV )
Carlos KY Paath / WBP Senin, 16 Januari 2017 | 10:42 WIB

Jakarta – Angka ambang batas partai politik (parpol) masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT) masih sebesar 3,5 persen. Hal tersebut sesuai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang merupakan inisiatif pemerintah.

Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan, angka PT semestinya dapat ditingkatkan. “Jadi, kami tetap bertahan. Kalau bisa ada peningkatan dari 3,5 persen. Kalau tidak ada kata sepakat, tetap kembali 3,5 persen,” kata Tjahjo saat ditanya mengenai ide penghapusan PT di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (16/1).

Dia menyatakan, PT tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dia optimistis dinamika pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu seperti PT bakal mencapai titik temu. “Nanti kan pasti ada kompromi. Kami tahu masing-masing partai ada strategi, punya antisipasi ke depan. Tapi kan kualitas demokrasi itu harus ada,” tegasnya.

Sebelumnya, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, apabila PT menjadi 0 persen, maka jumlah parpol di DPR menjadi sangat banyak. “PT itu harus tetap ada, karena penting untuk membatasi jumlah parpol di DPR. Kalau dihapus, enggak ada batasan, pasti jumlah parpol makin banyak,” kata Karyono.

Dengan banyaknya parpol nanti di DPR, menurutnya, proses pengambilan keputusan juga penuh dinamika. “Sulit sebuah kebijakan diputuskan dengan cepat,” ujarnya.

Sekadar diketahui, sejumlah fraksi seperti Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusulkan PT dihapus. Gerindra meminta agar diatur pembatasan fraksi.





Sumber: Suara Pembaruan