Mendagri: Jangan Sampai Waktu Pidato Menteri Melebihi Presiden

Mendagri: Jangan Sampai Waktu Pidato Menteri Melebihi Presiden
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Beritasatu TV )
Carlos KY Paath / FMB Rabu, 18 Januari 2017 | 21:03 WIB

Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai wajar apabila ada pembatasan pimpinan lembaga dan menteri berpidato dalam acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, poin utama acara tentu pengarahan dari presiden.

“Kalau mengundang presiden dan wapres (wakil presiden), ya kita mendengarkan arahan presiden, apa arahan wapres,” kata Tjahjo di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (18/1).

Menurutnya, imbauan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Pramono Anung tersebut hanya untuk saling mengingatkan. “Kan menteri punya gaya masing-masing tapi ya harus diingatkan. Gaya masing-masing itu boleh, tapi jangan sampai menteri itu laporannya saja melebihi lamanya pidato presiden. Jadi saya kira wajar, di semua instansi dan organisasi juga punya hal yang sama,” ujarnya.

Dia menyatakan, sama halnya ketika bupati/ wali kota mengundang gubernur. “Jangan lebih banyak yang bicara bupati/ wali kotanya dibanding gubernurnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), Eko Putro Sandjoyo juga mendukung imbauan pidato tak lebih tujuh menit. “Itu bagus dan saya dukung,” kata Eko usai memberikan kuliah umum di Kampus IPDN Jatinangor.

Menurutnya, Presiden tentu mempunyai agenda lebih dari satu dalam sehari. “Satu hari ada banyak acara. Kalau pidato molor, kan mengganggu acara berikutnya,” ujarnya.

“Kan setiap acara yang nunggu banyak. Jadi jadwal presiden bisa terukur, acaranya enggak telat (dengan adanya pembatasan pidato). Kalau mau bicara kan bisa pas rapat kabinet. Jadi, saya pikir itu bagus.”



Sumber: Suara Pembaruan