Pemilu 2019, Fraksi Usulkan 579 Kursi di DPR

Pemilu 2019, Fraksi Usulkan 579 Kursi di DPR
Ilustrasi sidang DPR ( Foto: AFP Photo / Adek Berry )
Yustinus Paat / WBP Rabu, 26 April 2017 | 10:08 WIB

Jakarta - Komisi II DPR mengusulkan penambahan jumlah alokasi kursi di DPR sebanyak 19 kursi dari 18 daerah pemilihan (dapil). Jika usulan ini diterima, maka jumlah kursi di DPR bertambah dari 560 menjadi 579.

"Fraksi-fraksi kemarin bersepakat untuk menambah 19 kursi sehingga menjadi 579 kursi. Itu sudah termasuk Kaltara (Kalimantan Utara)," ujar anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi, di Jakarta, Rabu (26/4).

Ahmad mengakui bahwa usulan DPR tersebut belum disepakati pemerintah. Pasalnya, pemerintah hanya ingin menambahkan 5 kursi baru sehingga jumlahnya menjadi 565 kursi di DPR. "Kesepakatan pemerintah dan fraksi hanya terkait jumlah alokasi kursi per dapil pada pemilu 2014 tidak berkurang. Kalau berkurang, itu akan menimbulkan keruwetan baru, protes sana-sini, lebih baik yang ada dipertahankan," tandas dia.

Menurut Ahmad, penambahan kursi ini penting karena sejak tahun 2009, bangsa Indonesia tidak pernah menambah jumlah kursi. Padahal, jumlah penduduk dalam 10 tahun terakhir terus bertambah secara signifikan. "Sementara DPR mewakili penduduk, walaupun instrumen keluasan wilayah juga kita ikutkan. Tetapi prinsipnya DPR mewakili penduduk, bukan mewakili pohon dan tanah," terang dia.

Dia juga mengatakan bahwa penambahan ini penting karena adanya daerah otonom baru seperti Kaltara. Menurut dia, Kaltara harus ditambah minimal alokasi kursi per dapil yang saat ini berlaku yakni 3 sampai 10 kursi per dapil. "Kalau nanti diatur 2 sampai 10 kursi berarti Kaltara 2 kursi, tetapi kita belum bergeser dari 3 sampai 10. Ada juga usulan 3 sampai 8 kursi," tutur dia.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) perlu melakukan simulasi dan proyeksi terkait alokasi jumlah kursi. Jika alokasi kursinya ditambah 19 kursi, maka dampak dan konsekuensinya seperti apa, termasuk terhadap keuangan negara.

"Kami tentu memahami usulan pemerintah tambah 5 kursi dan juga kami memahami usulan fraksi-fraksi DPR 19 kursi. Tinggal disimulasikan lagi, kalau nambah 19 kursi, konsekuensi anggarannya seperti apa, mampu apa tidak?" jelas dia.

Ahmad juga mengungkapkan bahwa pemerintah dan DPR sudah menetapkan jumlah kursi untuk provinsi yang jumlah penduduknya 20 juta ke atas. Provinsi demikian, mendapat alokasi kursi sebanyak 120 kursi. "Ada 3 provinsi yang punya penduduk di atas 20 juta, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," jelas dia.

Sementara untuk kabupaten/kota yang jumlah penduduknya 3 juta ke atas, mendapatkan alokasi kursi sebanyak 55. Adapun kabupaten/kota demikian, sebelumnya hanya 50 kursi. "Jadi, kalau yang provinsi di atas 20 juta ditambah 20 kursi, kalau kabupaten/kota di atas 3 juta bertambah 5 kursi," pungkas dia.





Sumber: BeritaSatu.com