Perombakan Kabinet Bentuk Konsolidasi Politik Jelang 2019

Perombakan Kabinet Bentuk Konsolidasi Politik Jelang 2019
Presiden Joko Widodo, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja (baris kanan) dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Maret 2017 Pertemuan tersebut membahas sinergi dalam menghadapi tantangan global dan mengatasi masalah kesenjangan dalam masyarakat. ( Foto: BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao )
/ FMB Rabu, 26 April 2017 | 18:44 WIB

Jakarta - Wacana reshuffle atau perombakan kabinet yang belakangan muncul akibat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat dukungan sebagai bentuk konsolidasi politik jelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2019. Hal itu disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow.

Ia mencontohkan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil yang secara lugas disebut presiden tidak mampu bekerja dengan maksimal dalam mencapai target sertifikasi tanah. Begitu juga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Asman Abnur yang kurang begitu terdengar kinerjanya padahal sangat penting peranannya dalam mendorong sistem pemerintahan yang baik.

"Kita mendorong reshuffle dilakukan. Sebab kalau seorang menteri tak lagi baik kinerjanya, sebaiknya diganti dengan yang lain. Di samping itu, perlu juga dilakukan konsolidasi politik untuk menyambut Pemilu 2019 nanti," kata Jeirry, Rabu (26/4).

Apalagi, lanjutnya ada partai politik (parpol) koalisi pemerintahan yang membelot dalam gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta lalu. Padahal, konsolidasi politik penting jelang pemilu 2019.

"Dalam Pilkada DKI Jakarta, memang kelihatan beberapa partai koalisi khususnya PAN (Partai Amanat Nasional) berada dalam koalisi yang berbeda dan mendukung calon yang lain," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan dorongan reshuffle menjadi kuat. Terutama, bagi partai koalisi yang tidak setia dan membelot. Meskipun, politik itu sesungguhnya sangat dinamis dan tolok ukur reshuffle adalah kinerja.

"Memang posisi menteri sebagai jatah buat partai yang berkoalisi, maka setelah tak lagi setia dalam koalisi, maka semestinya jatah itu dikembalikan atau diambil," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Jokowi sempat menyinggung soal perombakan kabinet saat membuka Kongres Ekonomi Umat, Sabtu (22/4) lalu.

Pernyataan Jokowi tersebut diawali saat menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat pada tahun 2017 dan akan terus meningkat setiap tahunnya hingga akhir masa kepemimpinannya, tahun 2019.

"Saya bekerja memang selalu memakai target," kata Jokowi.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika ada menteri tak mampu mencapai target maka akan dilakukan pergantian dengan sosok yang dianggap mampu memenuhi targetnya.

"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE