Mendagri: Kenapa Ributkan Pres-T?

Mendagri: Kenapa Ributkan Pres-T?
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / YUD Minggu, 16 Juli 2017 | 22:00 WIB

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) mengalami deadlock atau tidak menemui titik temu. Fraksi-fraksi berbeda pandangan terkait lima isu krusial, khususnya presidential threshold (Pres-T). Pres-T merupakan ambang batas partai politik (parpol) mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyayangkan polemik Pres-T tersebut. “Dalam hubungannya dengan pembahasan RUU Pemilu sampai dengan sekarang ini, kita seolah-olah meributkan tentang UUD 1945, bukan bagaimana membuat undang-undang (UU) sebagaimana pelaksanaan dari UUD 1945,” kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Minggu (16/7).

Semestinya, menurut Tjahjo, tak ada lagi perdebatan terkait Pres-T. Sebab, regulasi pemilu selama ini juga mengacu UUD 1945. Angka Pres-T sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional, sudah diterapkan dalam dua kali pemilu yaitu pada 2009 dan 2014.

“Sekarang pemerintah ingin meningkatkan penguatan dari pada sistem demokrasi dan sistem presidensiil, maka dari itu kenapa kita meributkan 20 persen kursi dan 25 persen suara, bahkan ada yang ingin nol persen,” tukasnya.

Dia menambahkan, wacana penghapusan Pres-T, bentuk kemunduran pemahaman demokrasi. “Kita ingin maju, ingin memperkuat sistem demokrasi. Keseimbangan antara DPR dan pemerintah. Demikian juga partai-partai yang mendukung pemerintah tentunya harus konsekuen dan konsisten untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil,” imbuhnya.

Etika

Pada bagian lain, Tjahjo mengatakan, etika politik berkoalisi semakin tidak jelas. Hal itu disebabkan karena kepentingan jangka pendek. “Enteng atau ringan saja meninggalkan etika berkoalisi,” katanya.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut menegaskan, parpol koalisi pemerintah sepatutnya mendukung seluruh keputusan politik agar bisa diamankan dan diperjuangkan bersama serta beriringan. “Tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Inikah etika politik berkoalisi? Harusnya mengedepankan kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” tegasnya.

Dia menyatakan, sungguh tak elok apabila parpol berkoalisi, lalu ada yang menikam dari belakang.

“Pemahaman etika politik berkoalisi tidak hanya konteksnya dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pemerintahan siapa pun, kapan pun komitmen berkonsistensi yang harus dibangun,” ucap mantan Ketua Pemenangan Jokowi-JK pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ini.

Maksud pernyataannya tersebut tidak menyangkut masalah RUU Pemilu. “Intinya berkoalisi dalam konteks yang lebih luas, apalagi koalisi politik dalam pemerintahan,” pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan