MK Putuskan Kaltara Tak Punya Wakil di DPD 2014-2019

MK Putuskan Kaltara Tak Punya Wakil di DPD 2014-2019
Arief Hidayat ( Foto: Antara/Wahyu Putro A )
/ JAS Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:21 WIB

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya tidak menerima permohonan uji materi Pasal 255 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dimohonkan oleh empat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) - Kalimantan Utara (Kaltara).

"Mahkamah berkesimpulan, para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/10).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun telah dilaksanakan Pemilihan Anggota DPD Provinsi Kaltim Tahun 2014 yang daerah pemilihan (dapil)-nya meliputi Provinsi Kaltara tetapi ini tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan Pemilihan Anggota DPD Provinsi Kaltara Tahun 2014.

Oleh karena itu, keanggotaan DPD Provinsi Kaltara harus dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Dengan kata lain, tidak mungkin ada anggota DPD periode 2014-2019 dari Provinsi Kaltara karena tidak ada pemilihan anggota DPD Provinsi Kaltara.

Kemudian, MK berpendapat bahwa warga Kaltara bisa diwakili oleh anggota DPD dari Kaltim. Ini mengingat Kaltara merupakan provinsi pemekaran dari Kaltim.

Lebih lanjut, MK menilai bahwa pengajuan uji materi pasal 255 ayat (1) dan (2) hanyalah upaya dari para pemohon untuk mendapatkan kursi pada DPD RI periode 2014-2019 dari dapil Kaltim.

"Keikutsertaan para pemohon sebagai calon anggota DPD pada Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 menurut Mahkamah menunjukkan bahwa para pemohon sejak awal menerima ketiadaan Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 dan menurut Mahkamah para pemohon sejak awal memang berkeinginan untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur,"

Terbukti, permohonan pengujian Undang-Undang diajukan jauh setelah pelaksanaan Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, dan setelah para pemohon melakukan kalkulasi yang menempatkannya pada peringkat kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan dari sebelumnya peringkat ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-11. Dengan naiknya peringkat tersebut, membuka peluang para pemohon menjadi anggota DPD Provinsi Kaltara.

Untuk diketahui, empat calon anggota DPD Kaltim-Kaltara, Naomi Patioran, Harmanto, Benny RB Kowel, dan Erhamsyah mengajukan uji Pasal 255 ayat (2) UU MD3 ke MK. Keempatnya menyatakan pasal tersebut menghalangi hak konstitusionalnya.

Keberadaan pasal tersebut, dianggap merugikan karena menghalangi keempatnya dilantik sebagai anggota DPD dari Provinsi Kaltara. Sebab, provinsi tersebut digabungkan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Padahal, dalam dalilnya mereka mengatakan telah dilantik anggota DPRD Provinsi Kaltara, pada 30 Desember 2014. Hal itu membuktikan bahwa Provinsi Kaltara seharusnya memiliki anggota DPD RI.

Pasal 255 ayat (1) memang berbunyi "Di provinsi yang dibentuk setelah pelaksanaan pemilihan umum tidak diadakan pemilihan anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya". Sedangkan ayat (2) berbunyi "Anggota DPD di provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum".

Sebagaimana diketahui, Provinsi Kaltara dibentuk tanggal 16 November 2012, sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara.

Namun, Kaltara tidak diikutsertakan dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2014. Dengan pertimbangan, ketika dimekarkan proses pemilu 2014 telah berjalan. DPR memutuskan Provinsi Kaltara baru bisa mengikuti Pemilu 2019.



Sumber: Suara Pembaruan