Anggaran Pilkada 2018 Rp 20 T, Mendagri: Politik Memang Mahal

Anggaran Pilkada 2018 Rp 20 T, Mendagri: Politik Memang Mahal
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / JAS Senin, 23 Oktober 2017 | 20:36 WIB

Jakarta – Total anggaran Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2018 di 171 daerah sekitar Rp 20 triliun. Dana tersebut berasal dari masing-masing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap daerah untuk keperluan penyelenggaraan, pengawasan dan pengamanan.

“Politik itu memang mahal. Anggaran yang ada ini kan disesuaikan dengan kepadatan pemilih, disesuaikan dengan kondisi geografis, kalau di Jawa bisa naik mobil, motor bisa, tapi di NTT (Nusa Tenggara Timur), Maluku, Papua, kan harus menggunakan pesawat terbang, kapal,” kata Tjahjo.

Hal itu disampaikan Tjahjo seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Senin (23/10).

Dia menyatakan, pemerintah terus mencoba mewujudkan pilkada yang efektif dan efisien. Meski begitu, menurutnya, keputusan bukan hanya berada di pemerintah melainkan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada bagian lain, dia mengungkapkan, Pilkada Serentak 2018 siap dilaksanakan. Mengenai anggaran, lanjutnya, prinsipnya bisa tercukupi, walaupun ada keterlambatan, pasti segera selesai.

Pihak kepolisian, menurutnya, memetakan daerah-daerah yang kemungkinan rawan konflik sosial. Dia juga berpesan agar tak ada politik uang saat pilkada. “Jangan ada kampanye hitam, ujaran kebencian dan SARA, tapi adu konsep dan program,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono menjelaskan biaya Pilkada Serentak 2018 lebih tinggi dari perhelatan serupa pada 2015 dan 2017.

“Kenapa 2015 murah? Karena satuannya, satuan anggaran APBD. Misalnya, sekali dari kecamatan ke desa Rp 12.500. Sekarang tidak, satuannya APBN (anggaran pendapatan belanja negara) yang dipakai, sehingga semuanya jadi meningkat. Akibatnya, efeknya (anggaran) meningkat menembus Rp 20 triliun,” jelas pria yang akrab dipanggil Soni ini.

Faktor berikutnya, masih kata Soni, berkaitan dengan populasi. Diketahui, tiga provinsi dengan penduduk terbesar di Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur melaksanakan pilkada. “Makin banyak populasi, pasti membengkak anggarannya,” imbuhnya.

Menurutnya, pilkada secara terpisah-pisah jauh lebih mahal dibandingkan jika dilaksanakan serentak. “Angka ini besar, yes (iya), tapi belum bisa dikatakan lebih mahal atau murah (kalau tidak serentak),” ucapnya.

Dia menambahkan, pada 2015 anggaran mencapai Rp 6,7 triliun, pada 2017 hampir Rp 10 triliun.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan, tujuan efisiensi pilkada belum tercapai. “Terasa sekali beban terhadap anggaran pilkada. Di NTT, APBD total Rp 4 triliun sudah dipakai ratusan miliar (untuk pilkada). Sangat terasa. Ini tantangan kita ke depan,” kata Robert.

Menurutnya, pembiayaan pilkada sebaiknya tidak dibebankan kepada daerah. Sebab, sumber pembiayaan dengan APBD, cukup mengganggu pelayanan publik dan beberapa pembangunan.



Sumber: Suara Pembaruan