Mendagri: Pilkada Serentak Sudah Siap

Mendagri: Pilkada Serentak Sudah Siap
Menteri Dalam Negeri (Mengdari) Tjahjo Kumolo. ( Foto: Beritasatu.com/Yustinus Paat )
Carlos KY Paath / JAS Selasa, 20 Februari 2018 | 17:25 WIB

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 siap dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Terdapat 171 daerah yang menggelar pilkada, terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

“Pilkada serentak sudah siap. Baik anggarannya, pengamanannya, tahapannya, identifikasi masalahnya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Selasa (20/2).

Dia mengungkapkan, seluruh pemerintah daerah (pemda) di 171 daerah telah melunasi dan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggara dan pengawasan pilkada. “Anggaran keamanan juga clear (selesai). Hari ini semua sudah menyerahkan anggaran,” ungkapnya.

Pada Mei 2018, menurutnya, pemerintah kembali akan mengundang 171 daerah yang menggelar pilkada. “Langsung mendapatkan penjelasan dari Pak Kapolri, area-area final mana yang masih rawan. Lalu dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu),” ujarnya.

Sebelumnya, dalam paparannya pada rakornas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Asman Abnur menyatakan, regulasi terkait sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak netral tengah disusun. Pada akhir Februari, payung hukum berupa peraturan menpan (permenpan) itu ditargetkan rampung.

Dijelaskan, permenpan akan mengatur teknis pengkajian sanksi, pelanggaran pilkada atau pemilu serta bentuk sanksi. “Ada sanksi dari ringan hingga berat. Tidak menutup kemungkinan akan sampai pada pemecatan jika sangat berat pelanggaran yang dilakukan. Sebelumnya kan masih ragu-ragu dalam pemberian sanksi karena belum ada dasarnya,” jelas Asman.

Larangan

Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan adanya larangan penggunaan foto presiden dan wakil presiden (wapres) sebagai alat peraga kampanye pilkada. “Presiden dan wakil presiden karena itu simbol negara, tidak boleh jadi alat kampanye. Tidak boleh dipasang-pasang di pinggir jalan,” tegasnya.

Dia menuturkan, kampanye sejatinya sosialisasi terkait visi dan misi, termasuk program dari pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, kampanye tidak berarti memajang gambar semata.

Ditegaskan, figur presiden dan wapres bukan milik perseorangan serta kelompok tertentu, tetapi seluruh masyarakat. “Kami mau mengubah cara pikir selama ini yang sering berkembang, selalu ada menampilkan gambar-gambar tapi tidak menjelaskan visi misi program,” tegasnya.

Hal berbeda, menurutnya, jika mantan presiden dan wapres yang sudah menjadi pengurus partai. “Kalau pengurus partai kebetulan mantan presiden, iya enggak apa, silakan saja. Kalau tidak pengurus partai kita melarang,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya menerima banyak aduan dan laporan mengenai penggunaan politik uang, isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta pelanggaran lainnya. “Sifatnya masih pelanggaran administratif dan kita masih melakukan pencegahan dulu agar tidak terjadi secara masif,” kata Abhan.

Dia berharap seluruh paslon tetap mematuhi ketentuan hukum yang diatur KPU. “KPU juga sudah mengatur alat peraga kampanye. Kalau misalnya KPU kasih 10 baliho, maka tambahan baliho dari paslon tak bisa lebih dari 15,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya berkomitmen mengawasi proses kampanye yang berakhir pada 23 Juni 2018. Masa kampanye yang melewati bulan suci Ramadan pada Mei, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan dimanfaatkan paslon. “Harapan kami patuh peserta pilkada taat aturan,” tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan