Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Timbulkan Masalah Baru
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Timbulkan Masalah Baru

Minggu, 11 Maret 2018 | 19:15 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / AB

Jakarta - Proses penegakan hukum seharusnya bersifat independen, tanpa pandang bulu, dan tanpa adanya tekanan atau pengaruh apa pun. Penegakan hukum juga tidak boleh mempertimbangkan agenda politik, seperti perhelatan pilkada.

Penundaan proses penegakan hukum kepada calon kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2018 hanya akan menimbulkan masalah baru. Kebijakan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menunda proses hukum calon kepala daerah dikhawatirkan justru bisa mencoreng cita-cita demokrasi yang dijalankan dalam pilkada.

Pernyataan tersebut disampaikan pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji kepada SP di Jakarta, Minggu (11/3).

"Prinsipnya, penegakan hukum tidak bisa tertunda karena adanya agenda politik. Penegakan hukum itu adalah independen, serta tanpa pengaruh dan intervensi dalam bentuk apa pun," tegasnya.

Saat disinggung alasan Kepolisian dan Kejaksaan yang sepakat menunda proses hukum calon kepala daerah adalah agar tidak dicap melakukan kriminalisasi dan menimbulkan kegaduhan selama pilkada, Indriyanto menyatakan dari sisi politik dan hukum, penundaan proses hukum memang bisa dipertimbangkan. Namun, penundaan ini seharusnya tidak diartikan secara absolut.

"Kalau sudah terkait kejahatan yang extraordinary seperti korupsi, konsep penundaan itu sifatnya pengecualian dan karenanya tidak bisa diberlakukan konsep penundaan tersebut," tegasnya.

Kepolisian dan Kejaksaan hendaknya tidak perlu menunda proses hukum terhadap para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Apabila status tersangka calon kepala daerah diumumkan sebelum pencoblosan, ada kemungkinan pemilih mengalihkan dukungan ke calon lain. Namun, akibat penundaan proses hukum, ada kemungkinan calon yang diselidiki atau berpotensi sebagai calon tersangka, akhirnya terpilih sebagai kepala daerah.

"Penundaan proses hukum dalam kasus korupsi calon kepala daerah, karena termasuk extraordinary crime, seharusnya tidak perlu dilakukan. Imbasnya cukup besar, apalagi ternyata calon tersebut malah menang di pilkada," kata Indriyanto.

Secara terpisah, Wakil Jaksa Agung, Arminsyah menolak berkomentar tentang penundaan proses hukum terhadap para calon kepala daerah.

"Nanti, nanti ya, saya belum fokus, masih ada acara," kata Arminsyah, Minggu (11/3).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisman juga menolak memberi penjelasan.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) M Rum memilih untuk tidak merespons sambungan telepon.

Sebelumnya, melalui Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan lembaganya sepakat dengan Kepolisian untuk menunda proses hukum terhadap para calon kepala daerah selama masa pilkada. Prasetyo beralasan, institusinya tidak ingin pemeriksaan calon pasangan kepala daerah oleh penegak hukum menimbulkan kegaduhan pada masa pilkada.

"Kejaksaan dan Kepolisian punya kesepahaman yang sama dalam hal ini," kata Prasetyo.

Namun, penundaan proses hukum tidak serta-merta menghentikan kasus yang menjerat calon kepala daerah. Kejaksaan bakal melanjutkan penyelidikan maupun penyidikan setelah Pilkada Serentak 2018 selesai.

"Jadi, setelah itu, kalau ada fakta yang tak terbantahkan, akan segera dilanjutkan proses hukumnya," ujarnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo ‎menegaskan pihaknya bersama Polri tetap memegang komitmen untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2018.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

TGB Zainul Majdi Didorong Maju di Pilpres 2019

"Dukungan terhadap TGB Zainul Majdi ini merupakan panggilan jiwa dan raga kami, karena melihat kondisi hari ini."

POLITIK | 11 Maret 2018

Gerindra DKI Deklarasikan Prabowo Capres 2019

DPD Gerindra DKI Jakarta resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2019 mendatang.

POLITIK | 11 Maret 2018

Demokrat Siapkan AHY Sebagai Pemimpin

Partai Demokrat mengaku tengah mempersiapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon pemimpin masa depan.

POLITIK | 11 Maret 2018

Soal Wakil Ketua MPR, Titiek Soeharto: Saya Belum Terima Surat

Titiek Soeharto mengaku belum mendapatkan surat perihal pengajuannya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) oleh partainya.

POLITIK | 11 Maret 2018

Andi Mallarangeng Sebut Jokowi Berjiwa Demokrat

"Semua orang-orang yang berjiwa demokrat bisa berpotensi menjadi kader, simpatisan ataupun mendukung dan bekerja sama dengan Partai Demokrat,” kata Andi.

POLITIK | 11 Maret 2018

Demokrat Lihat Berbagai Peluang Koalisi Pilpres 2019

"Partai Demokrat adalah partai tengah yang bisa berkoalisi dengan siapa saja. Tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi seperti Pak SBY sampaikan.”

POLITIK | 11 Maret 2018

Ini Reaksi Titiek Saat Ditanya Soal Tommy Soeharto Jadi Capres

"Itu serahkan kepada masyarakat. Mereka nanti yang memilih siapa yang terbaik untuk bangsa ini," ujar Titiek yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

POLITIK | 11 Maret 2018

Pramono Ingatkan Pengurus Bekerja Menangkan Demokrat di 2019

“Harus ada semangat dan kerja agar Partai Demokrat menang. Kalau tidak menjalankan organisasi ya diganti,” kata Pramono

POLITIK | 11 Maret 2018

Ribuan Warga Padati Lokasi Deklarasi Pencapresan Prabowo

Ribuan warga memadati Lapangan Arcici, Jakarta, Minggu (11/3) yang menjadi lokasi pendeklarasian Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

POLITIK | 11 Maret 2018

Soal Kebangkitan Politik Keluarga Cendana, Ini Kata Titiek Soeharto

Keluarga Cendana akan berusaha meneruskan cita-cita Soeharto.

POLITIK | 11 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS