Soal Cakepda Tersangka, Wiranto: Biarkan Rakyat Memilih
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal Cakepda Tersangka, Wiranto: Biarkan Rakyat Memilih

Selasa, 27 Maret 2018 | 21:31 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) Wiranto memastikan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) terkait calon kepala daerah (cakepda) yang berstatus tersangka. Pemerintah mengikuti aturan yang berlaku yaitu cakepda yang sudah ditetapkan sebagai calon tetap bertarung di Pilkada 2018 sekalipun sudah berstatus tersangka.

"Enggak ada itu," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi khusus (Rakorsus) mengenai Pilkada di Kementerian Polhukam, Jakarta, Selasa (27/3).

Ia menjelaskan tidak ada kegentingan dalam kasus tersebut. Semua masih berjalan sesuai jadwal dan tidak menganggu perekonomian serta keamanan nasional.

"Kalau dinyatakan genting itu bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi, wisata, dan sebagainya. Toh, jumlahnya juga sedikit," ujar mantan Panglima TNI ini.

Dia menegaskan memang ada usulan dari masyarakat agar mengeluarkan Perppu. Terutama untuk mengganti cakepda yang berstatus tersangka setelah dinyatakan sebagai calon. Terhadap usulan masyarakat tersebut, pemerintah menganggap tidak perlu. Biarkan para cakepda yang berstatus tersangka melanjutkan pertarungan. Pilihan diserahkan ke masyarakat, apakah masih memilih cakpeda yang sudah berstatus tersangka atau tidak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thajo Kumolo juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, Perppu tidak perlu. Di samping tidak alasan kegentingan, proses pembuatan Perppu juga cukup panjang.

"Kalau lewat Perppu, prosesnya sangat panjang. Nanti harus ubah UU, kemudian dibahas di DPR. Kalau setuju, bisa berjalan. Kalau enggak setuju bagaimana," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Tjaho mengusulkan agar upaya mengatasi cakepda yang berstatus tersangka cukup diatur lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun semuanya dikembalikan ke KPU, apakah mau revisi PKPU atau tidak.

"Lebih tepat diberikan oleh KPU melalui Peraturan KPU. Kami mendukung langkah yang dilakukan KPU," kata Tjahjo di kantor

Wakil Presiden, Senin (26/3). Sementara Ketua KPU Arief Budiman membantah Rakorsus di Kementerian Polhukam membahas masalah PKPU kepada cakepda yang berstatus tersangka. Menurutnya, Rakorsus hanya membahas lanjutan terkait persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Enggak ada itu. Bahas hal umum saja," jelas Arief.

Pihaknya juga tidak setuju jika harus mengeluarkan Perppu terkait hal tersebut. Alasannya, Cakepda yang terkena kasus hanya sedikit.

"Kalau besok-besok daftar tersangkanya banyak, ya itu dibicarakan lagi. Tapi sekarang kan cuma berapa," tutur Arief.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Eva PDIP: Kunjungan Jokowi ke Pesantren Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik demi mengatasi politik berbasis agama.

POLITIK | 27 Maret 2018

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Pesantren untuk Gaet Pemilih

Pemilih sosiologis biasanya mengaitkan pilihannya dengan identitas keagamaan.

POLITIK | 27 Maret 2018

Kunjungi Ponpes, Jokowi Dinilai Beri Sinyal Cawapres

Jokowi dinilai sedang memberi sinyal kepada kelompok Islam moderat.

POLITIK | 27 Maret 2018

Poros Jokowi dan Prabowo Saling Tunggu Deklarasi Cawapres

Mencalonkan wapres harus diperhitungkan bahwa yang bersangkutan mempunyai elektabilitas, dilihat dari peta kompetisinya.

POLITIK | 27 Maret 2018

Ganjar: Kartu Tani untuk Tingkatkan Produksi Pertanian

Melalui kartu tani nantinya hasil panen petani dapat terpantau oleh pemerintah sehingga dapat disalurkan dengan tepat.

POLITIK | 27 Maret 2018

Prabowo Tentukan Pendamping Usai Jokowi Umumkan Cawapres

Gerindra sudah membentuk tim pemenangan untuk Prabowo di 2019 mendatang.

POLITIK | 27 Maret 2018

Dukung Sudirman-Ida, Rhoma Irama Akan Manggung di Jawa Tengah

Dukungan ini akan diwujudkan Rhoma dengan menggelar pentas dangdut di Jawa Tengah.

POLITIK | 27 Maret 2018

Ritual Demokrasi, Banyak Aktor Tak Berkualitas

Beberapa kawan-kawan menyebutkan itu bunuh diri, mereka menyebutkan politik itu milik orang-orang tua yang sudah berpengalaman di partai politik.

POLITIK | 27 Maret 2018

Gugatan Ditolak, Ambisi JR Saragih di Pilgub Sumut Kandas

JR Saragih bakal disidangkan sebagai terdakwa kasus pemalsuan dokumen.

POLITIK | 27 Maret 2018

Pertemuan PPP dan PDIP Tak Sebut Nama Cawapres

Pertemuan tersebut menyinggung sedikit pembicaraan tentang kriteria cawapres tetatpi tidak berbicara soal sosok.

POLITIK | 27 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS