Jokowi Diingatkan Hati-hati Pilih Cawapres
Logo BeritaSatu

Jokowi Diingatkan Hati-hati Pilih Cawapres

Rabu, 28 Maret 2018 | 22:50 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun, Jokowi yang telah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik (Parpol) hingga saat ini belum menentukan tokoh yang bakal menjadi pendampingnya.

Terdapat sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menjadi calon Wakil Presiden (Cawapres) yang mendampingi Jokowi. Beberapa diantaranya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PPP Romahurmuzy alias Romi, Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Boyamin Saiman, mengingatkan, Jokowi untuk berhati-hati dalam memilih pendampingnya kelak. Pihaknya meminta Jokowi memilih cawapres yang bersih dari kasus korupsi.

"Cawapres pilihan Jokowi harus betul-betul tidak terkait dengan perkara korupsi. Meskipun posisinya hanya sekedar atasan yang lalai tidak awasi anak buah yang melakukan korupsi," kata Boyamin, saat dikonfirmasi, Rabu (28/3).

Dari sejumlah nama bakal Cawapres yang mencuat belakangan ini, terdapat nama-nama yang disebut dalam kasus korupsi. Salah satunya, nama Muhaimin Iskandar yang disebut dalam kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi (Kemnakertrans) atau yang dikenal kasus 'kardus durian' pada 2011.

Bahkan, nama Muhaimin yang saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) disebut dalam surat dakwaan maupun tuntutan Jaksa KPK terhadap dua pejabat Kemnakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan. Jaksa KPK meyakini uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian yang diterima Nyoman dan Dadong ditujukan kepada Cak Imin, sapaan Muhaimin.

Boyamin meminta KPK menuntaskan seluruh perkara korupsi yang ditanganinya, termasuk kasus 'kardus durian'. Boyamin menegaskan, penuntasan kasus ini merupakan kewajiban KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Wajib hukumnya KPK untuk menuntaskan semua perkara termasuk kasus 'kardus durian' demi NKRI yang lebih bersih," tegasnya.

Boyamin mengaku heran dengan sikap KPK yang belum menunjukkan tanda-tanda akan melanjutkan kasus suap itu. Padahal, tiga terdakwa kasus ini telah divonis bersalah. Apalagi, nama Cak Imin disebut dalam dakwaan dan tuntutan yang disusun Jaksa KPK. "Justru itu, kenapa tidak dilanjutkan akan tetapi juga tidak dihentikan," katanya.

Selain kasus 'kardus durian,' nama Cak Imin juga disebut dalam kasus suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemnakertrans pada 2014.

Cak Imin disebut Jaksa Penuntut Umum KPK mendapat jatah sebesar Rp 400 juta. Uang tersebut diperoleh dari mantan mantan Dirjen P2KT, Jamaluddien Malik, yang mendapat total Rp 6,2 miliar.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wasekjen PDIP: Indonesia Berkomitmen Dukung Kemerdekaan Palestina

Komitmen dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sejak era pemerintahan Presiden Soekarno.

NASIONAL | 28 Maret 2018

Isran Noor Tegaskan Pengembangan UMKM Harus Lebih Dipacu

Apabila perputaran ekonomi menengah ke bawah berjalan dampaknya sampai ke daerah.

POLITIK | 28 Maret 2018

Jokowi dan Airlangga Dinilai Pasangan Ideal

Rakyat membutuhkan pendamping presiden yang saling mengisi.

POLITIK | 28 Maret 2018

Sekjen Demokrat Masih Optimistis Poros Ketiga Akan Terbentuk

Hinca mengaku terus menjalin komunikasi dengan kedua partai lainnya.

POLITIK | 28 Maret 2018

Jaksa Agung Nilai Pilkada 2018 Juga Jadi Ajang Adu Gengsi

Pilkada 2018 juga dianggap menjadi momen adu gengsi.

POLITIK | 28 Maret 2018

PDIP Minta KIP Ikut Luruskan Berita Bohong

Ketika ada kesimpangsiuran, banyak berita bohong dan menyesatkan, maka KIP dapat mengisi ruang itu dengan berita benar sebagai bentuk pertanggungjawaban.

NASIONAL | 28 Maret 2018

KIP Apresiasi Transparansi Keuangan PDIP

Wakil Ketua KIP Pusat Gede Narayana Sunarkha mengaku sangat mengapresiasi sistem rekening gotong royong yang diterapkan PDIP sebagai wujud dari transparansi.

POLITIK | 28 Maret 2018

Hashim Tegaskan Prabowo Tetap Maju Jadi Capres 2019

Meski demikian ada pertimbangan soal kesehatan dan keuangan untuk maju lagi menjadi capres.

POLITIK | 28 Maret 2018

Pasangan Ficardo-Bachtiar Diadukan ke Bawaslu

Pasangan calon petahana diduga melibatkan aparatur sipil negara dalam kampanye.

POLITIK | 27 Maret 2018

Airlangga Minta Pengurus Golkar Pasang Foto Jokowi

Pemasangan foto tersebut guna sosialisasi pemenangan Golkar dan Jokowi di Pilkada dan Pemilu.

POLITIK | 28 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS