THR untuk PNS dan Pensiunan, Fadli Zon: Motifnya Politik
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

THR untuk PNS dan Pensiunan, Fadli Zon: Motifnya Politik

Kamis, 24 Mei 2018 | 15:52 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menuding ada motif politik dibalik keputusan Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS.

"Ya ini kan tahun politik, pasti motifnya adalah motif politik," kata Fadli Zon, Kamis (24/5).

Kata Fadli, jika bukan dengan motif politik, harusnya pemerintahan Jokowi membuat keputusan itu di tahun-tahun sebelumnya. Baginya, THR itu diberikan tahun ini karena momennya adalah Ramadan terakhir sebelum Pilpres 2019.

Lebih jauh, dia mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah lebih memikirkan persoalan lain yang sering diadukan ke DPR. Yakni masalah tenaga honorer yang belum jelas pengangkatannya sebagai PNS. Berdasarkan laporan diterimanya, banyak pegawai honorer mengeluhkan status kepegawaian yang menggantung dan honornya sangat kecil.

"Kalau memang ada anggaran sampai puluhan triliun, kenapa tidak diprioritaskan untuk honorer ini saja? Supaya ada kejelasan," ujar Fadli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Menurut Jokowi ada hal yang istimewa dari kebijakan pemerintah tersebut.

“Saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, TNI dan Polri. Ada yang istimewa tahun ini dibanding tahun sebelumnya. THR tahun ini diberikan pula kepada para pensiunan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5).

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan harapannya kepada PNS, TNI dan Polri.

“Saya berharap dengan pemberian THR dan gaji ke-13 ini, bukan hanya akan bermanfaat pada kesejahteraan PNS, TNI dan Polri, terutama saat menyambut hari raya Idulfitri, tetapi kita juga berharap ada peningatan kinerja ASN (aparatur sipil negara, Red) dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


Pembahasan RUU Terorisme Mulai Ada Titik Terang

"Ke depan ini kami rasa pembahasan akan lebih mudah karena hanya tinggal membahas pasal-pasal yang berkenaan dengan pencegahan," kata Syafi'i.

POLITIK | 24 Mei 2018

Soal Kedekatan dengan AH, Jokowi: Mesranya Sudah Lama

Menurut Jokowi, kedekatan itu adalah hal yang biasa saja.

POLITIK | 23 Mei 2018

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar Unggul Telak dari Sudirman Said

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia Ganjar Pranowo-Taj Yasin jauh mengungguli Sudirman Said-Ida Fauziyah.

POLITIK | 21 Mei 2018

Jokowi Sambut Rencana Pertemuan SBY-Prabowo

Jokowi menyambut rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

POLITIK | 23 Mei 2018

Dilaporkan ke DKPP, Ketua Bawaslu Hormati Langkah PSI

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu rawan digugat atau dilaporkan ke DKPP.

POLITIK | 23 Mei 2018

Gerindra: Pertemuan Prabowo dan SBY Penting untuk Indonesia

Pertemuan Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono penting untuk membicarakan masalah-masalah negeri ini.

POLITIK | 23 Mei 2018

Dedi Mulyadi Janjikan Pekerja Informal Dapat Asuransi

Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya untuk menggulirkan program asuransi bagi para pekerja informal di Jawa Barat.

POLITIK | 23 Mei 2018

KPU Tetap Larang Mantan Narapidana Korupsi Maju Jadi Caleg

KPU tetap memasukkan larangan meski DPR menolak.

POLITIK | 23 Mei 2018

KPU Tetap Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

DPR, pemerintah, dan Bawaslu tidak sepakat dengan sikap KPU.

POLITIK | 23 Mei 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS