KPU: Parpol Baru Tidak Boleh Usulkan Capres dan Cawapres
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPU: Parpol Baru Tidak Boleh Usulkan Capres dan Cawapres

Jumat, 25 Mei 2018 | 07:28 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAH

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menegasakan bahwa partai politik baru dilarang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019. Larangan ini telah disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu dengan DPR dan Pemerintah pada Rabu (23/5) di DPR.

"Kalau memang tafsir, Undang-Undang (Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) begitu yah. Itu juga sudah disepakati (bersama Komisi II DPR, Pemerintah dan Bawaslu)," ujar Arief di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (24/5).

Tafsir yang dimaksud Arief adalah tafsir Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu. Pasal tersebut menyatakan paslon capres-cawapres disusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Arief mengatakan KPU sebenarnya sudah menjelaskan dalam RDP bahwa yang berhak mengusulkan capres-cawapres adalah peserta pemilu. Namun, kata dia, pembuat UU membuat spesifik menjadi peserta pemilu 2014 lalu sehingga parpol baru tidak bisa ikut mengusung capres-cawapres.

"KPU sudah sampaikan logika itu (semua peserta pemilu bisa mengusung capres). Kami kemarin sudah sampaikan itu tapi pembuat UU memberikan makna peserta pemilu, iya, tetapi peserta pemilu yang dispesifikkan yang itu, yang peserta pemilu 2014," terang dia.

Konsekuensinya, lanjut Arief, logo partai baru tidak bisa dicantumkan surat suara pemilihan presiden 2019. Selain itu, kata dia sumbangan dana kampanye partai baru tidak seperti sumbangan partai pengusul.

Menurut dia, partai pengusul menyumbangkan dana dalam jumlah yang tidak terbatas. Sementara partai baru, masih bisa menyumbang, tetapi mereka menyumbang atas nama individu atau badan hukum.

"Kalau parpol pengusul bisa tidak terbatas. Tetapi kalau badan hukum lain itu terbatas, nominalnya sudah ditentukan. Jadi, (parpol baru) ikuti ketentuan sumbangan dana dari lain-lain, bisa badan hukum, bisa juga individual," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


PDIP Pantau Perkembangan Calon di Luar Jokowi dan Prabowo

PDIP antisipasi munculnya penantang lain yang menjadi kuda hitam.

POLITIK | 24 Mei 2018

Ini Tanggapan Hasto soal Survei Jokowi dan Pengangkatan Ngabalin

Hasto Kristiyanto menilai hasil survei itu justru semakin menegaskan besarnya dukungan rakyat kepada Presiden Jokowi.

POLITIK | 24 Mei 2018

Serangan terhadap Jokowi Tidak Masif Lagi

Ada perubahan pola serangan terhadap Jokowi jelang Pilpres 2019. Serangan lebih kepada kebijakan dengan data-data yang dimanipulasi.

POLITIK | 24 Mei 2018

Bamsoet: Jangan Politisasi THR PNS-Pensiunan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 kepada PNS dan pensiunan.

POLITIK | 24 Mei 2018

THR untuk PNS dan Pensiunan, Fadli Zon: Motifnya Politik

Fadli Zon menuding ada motif politik dibalik keputusan Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke 13 kepada Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan.

POLITIK | 24 Mei 2018


Pembahasan RUU Terorisme Mulai Ada Titik Terang

"Ke depan ini kami rasa pembahasan akan lebih mudah karena hanya tinggal membahas pasal-pasal yang berkenaan dengan pencegahan," kata Syafi'i.

POLITIK | 24 Mei 2018

Soal Kedekatan dengan AH, Jokowi: Mesranya Sudah Lama

Menurut Jokowi, kedekatan itu adalah hal yang biasa saja.

POLITIK | 23 Mei 2018

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar Unggul Telak dari Sudirman Said

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia Ganjar Pranowo-Taj Yasin jauh mengungguli Sudirman Said-Ida Fauziyah.

POLITIK | 21 Mei 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS