Dahnil: Ekonomi Indonesia Harus kembali ke Pasal 33 dan 34 UUD 45
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dahnil: Ekonomi Indonesia Harus kembali ke Pasal 33 dan 34 UUD 45

Jumat, 12 Oktober 2018 | 20:28 WIB
Oleh : Hotman Siregar / YUD

Jakarta - Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi ruh ekonomi Indonesia. Penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis oleh asing menyebabkan kita tidak berdaulat sebagai bangsa.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subainto-Sandiaga Salahuddin Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, saat ini kepemilikan asing sudah berlebihan terhadap pengelolaan sumberdaya alam Indonesia.

"Sektor keuangan/perbankan yang dikuasai oleh perusahaan asing, telekomunikasi, bahkan ekonomi digital melalui online pun mulai dikuasai perusahaan asing kita kehilangan kedaulatan ekonomi karena cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara tidak kita kuasai," kata Dahnil, Jumat (12/10).

Kepemimpinan kita saat ini menurutnya pelit bicara keadulatan ekonomi, apalagi mengimplementasikannya. BUMN kita, kata dia, harusnya mampu menjadi pertahanan ekonomi Indonesia mendorong akselerasi pembangunan tanpa mengganggu sektor swasta, namun sayangnya BUMN selama ini menjadi 'sapi perahan' kepentingan kelompok politik tertentu, sehingga tidak maksimal menjadi pertahanan ekonomi domestik kita.

"Itulah mengapa Pak Prabowo selalu memberikan perhatian bagaimana Ekonomi kita bisa kembali kepada kiblat ekonomi konstitusional indonesia yakni berkiblat pada ruh pasal 33 UU 1945, bukan sekedar itu, namun juga tidak kehilangan ruh pasal 34 UU 1945, yakni negara benar-benar hadir merawat dan menjaga fakir miskin dan anak terlantar. Itulah mengapa Pak Prabowo sejak 10 tahun lalu memberikan kepedulian terhadap masalah stunting growth (pertumbuhan anak yang melambat dan kerdil) karena kekurangan protein dan gizi lainnya," paparnya.

"Lebih kurang dari 35 persen anak Indonesia dihadapkan dengan masalah pertumbuhan yang bermasalah karena kekurangan gizi tersebut. Apa sebabnya, karena miskin," imbuh Dahnil.

Danil mengingatkan, hal ini berbahaya untuk masa depan Indonesia dan bisa kehilangan insentif bonus demografi bila masalah ini dibiarkan. oleh sebab itu, dia menekankan, semangat Pasal 34 UUD 45 juga menjadi ideologi ekonomi yang penting bagi Prabowo-Sandi dengan menghadirkan kebijakan protein cukup buat anak-anak, bahkan sudah beliau jalankan melalui program kepartaian beliau yakni melalui 'Revolusi Putih'

"Yakni program menyalurkan dan memfasilitasi anak keluarga miskin minum susu dan asupan protein yang lain, yang saat ini sudah didisain menjadi program pemerintahan pak Prabowo Sandi nanti dengan nama yang berbeda yakni 'Generasi Emas' atau generasi emak-emak dan anak minum susu," tandas Dahnil

Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan'. Sedangkan Pasal 33 Ayat 2 menyatakan 'Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara'. Sementara Pasal 33 Ayat 3 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.

Dan diperkuat dalam Pasal 33 Ayat 4 yang menyatakan 'Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Nurul Arifin Harap Tahapan Pemilu Tidak Ganggu Persiapan G20 di Indonesia

Waketum Partai Golkar, Nurul Arifin berharap tahapan pemilu 2024, baik Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak mengganggu jalannya Presidensi G20 Indonesia 2022.

POLITIK | 21 Oktober 2021

Nurul Arifin Sebut 3 Persoalan Besar Harus Diselesaikan di Pemilu 2024

“Oleh karena itu, ketiga problematik ini harus kita lihat dari hasil evaluasi Pemilu 2019 untuk perbaikan Pemilu 2024,” ujar Nurul Arifin.

POLITIK | 21 Oktober 2021

PDIP Bangga Kepemimpinan Jokowi Tangani Covid-19 Diakui Dunia

PDIP mengaku bangga atas apresiasi dan pengakuan dunia terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

POLITIK | 21 Oktober 2021

Muzani: Semangat dan Loyalitas Santri pada Kiai Patut Dicontoh

Ahmad Muzani menyatakan bahwa semangat serta loyalitas santri telah terbukti dalam catatan sejarah Indonesia.

POLITIK | 21 Oktober 2021

PDIP Ajak Para Kades Bangun Desa Wisata Mandiri

PDIP mengajak para kepala desa untuk membangun desa wisata mandiri. Indonesia memiliki banyak desa yang berpotensi menjadi desa wisata.

POLITIK | 21 Oktober 2021

Gelorakan Pembangunan Desa, PDIP Dorong BRIN Riset di Pedesaan

PDIP ingin menggelorakan pembangunan desa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan para kader untuk bergerak bersama warga desa.

POLITIK | 21 Oktober 2021

Anies Dideklarasikan Jadi Capres, Riza Patria: Kami Usung Prabowo Subianto Lagi

Menurut Riza Patria dukungan berbagai kelompok yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres adalah hal wajar.

POLITIK | 21 Oktober 2021

Gelar Maulid, Ketum Partai Emas: Momentum Mengingat Nabi

Menurut Ketua Umum Partai Emas Hasnaeni peringatan Maulid merupakan momentum mengingat peran serta teladan Nabi Muhammad.

POLITIK | 21 Oktober 2021

Anggota Komisi IX FPKB Tolak Aturan Penumpang Pesawat Wajib Tes PCR

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Nur Nadlifah menolak aturan penumpang pesawat wajib tes PCR.

NASIONAL | 21 Oktober 2021

Jokowi Akan Resmikan Pabrik, Jembatan, dan Tinjau Vaksinasi di Kalsel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Kamis (21/10/2021).

POLITIK | 21 Oktober 2021


TAG POPULER

# Losmen Bu Broto


# Pedang Perang Salib


# Syarat Perjalanan Domestik


# Aipda Ambarita


# Anies Baswedan



TERKINI
Kasus Sanksi Antidoping, Tim Investigasi Libatkan Polri dan Kejaksaan

Kasus Sanksi Antidoping, Tim Investigasi Libatkan Polri dan Kejaksaan

OLAHRAGA | 22 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings