Tim Prabowo-Sandi Tak Libatkan Kepala Daerah Jadi Jurkam

Tim Prabowo-Sandi Tak Libatkan Kepala Daerah Jadi Jurkam
Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurasidin, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10). ( Foto: Suara Pembaruan / Yeremia Sukoyo )
Hotman Siregar / YS Kamis, 18 Oktober 2018 | 16:56 WIB

Jakarta - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Neneng Hassanah Yasin yang juga Bupati Bekasi, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap perizinan Meikarta.

Juru Bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Ferry Juliantono mengatakan, berkaca dari kasus Neneng, maka sudah tepat Prabowo-Sandi tidak melibatkan kepala daerah dari kader parpol koalisi untuk menjadi juru kampanye.

"Sejak awal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memiliki garis yang jelas. Kami tidak akan melibatkan kader yang saat ini duduk menjadi kepala daerah sebagai anggota BPN," kata Ferry, Kamis (18/10).

Menurutnya, meski aturannya tidak melarang, namun cara-cara tersebut jauh dari politik yang beretika. Sebab kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, akan banyak benturan kepentingan dan rentan penyalahgunaan wewenang.

"Dampak lainnya, hak-hak masyarakat akan terganggu karena pejabat/kepala daerahnya terseret-seret dalam kampanye pemilu sentak," ujarnya.

Terkait pemecatan Neneng dari TKN Jokowi-Ma'ruf atas kasus suap tersebut, menurut dia hal itu menegaskan banyaknya benturan kepentingan ketika melibatkan kepala daerah dalam tim pemenangan Pilpres 2019.



Sumber: Suara Pembaruan