Tolak Pilkada Langsung, DPR Dinilai Sesat Cara Pikir
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Tolak Pilkada Langsung, DPR Dinilai Sesat Cara Pikir

Jumat, 16 November 2018 | 11:09 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta - Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menilai ada sesat cara pikir DPR dengan wacana menghapus pilkada langsung dan mengembalikannya ke pemilihan oleh DPRD. Beberapa argumentasi yang menolak pilkada langsung sangat tidak logis dan mengada-ada.

Pertama adalah argumentasi pilkada langsung melestarikan money politics. "Penyebab money politics bukanlah pilkada langsung, tetapi tingginya hasrat kekuasaan yang bertemu dengan kesenjangan ekonomi dan kurangnya kecerdasan politik. Alih-alih menghapus pilkada langsung, lebih baik dilakukan pembangunan yang berkeadilan dan pendidikan politik yang mencerdaskan," kata Arif di Jakarta, Jumat (16/11).

Argumentasi kedua adalah politik biaya tinggi dalam pilkada langsung dapat menghalangi munculnya calon berkualitas. Menurut Arif, politik biaya tinggi terjadi karena partai-partai politik menetapkan “uang perahu” bagi mereka yang ingin mencalonkan diri. Dengan persoalan seperti itu, yang dibutuhkan adalah revitalisasi peran partai dalam rekrutmen politik untuk menjaring calon yang berkualitas, bukan sekadar calon yang kaya.

"Partai-partai harus mampu melakukan regenerasi kader (sebagai calon pemimpin) secara berkelanjutan," tegas Arif.

Argumentasi ketiga yang dijadikan alasan adalah‎ pilkada langsung memunculkan politik balas budi kepada kantong-kantong pemilih. Bagi Arif, ‎masalahnya adalah tak berjalannya komunikasi politik, terutama lewat dialog, sehingga tidak terbangun relasi kuat antara elite dan massa. Elite mendekati massa pemilih hanya saat menjelang pilkada. Celakanya, cara termudah mendekati para pemilih adalah dengan imbalan uang. "Seharusnya, modal utama elite politik adalah kemampuan untuk mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat," jelas Arif.

Argumentasi keempat yang sering dipakai untuk menolak pilkada langsung yaitu dapat meningkatkan eskalasi konflik horizontal. Menurut Arif, ‎politik seharusnya adalah moderasi konflik. Di sini elite politik memindahkan potensi konflik dalam masyarakat ke ruang-ruang sidang lewat negosiasi. Selama ini, yang terjadi justru sebaliknya yaitu konflik di kalangan elite dipindahkan ke massa. Bukannya menjadi arena penajaman konflik, proses politik harus bekerja sebagai kanal yang memoderasi konflik dengan mendialogkan perbedaan-perbedaan.

Arif, yang juga pengajar komunikasi politik ini, mengkritisi argumentasi bahwa ‎moratorium Pilkada langsung dapat menghemat anggaran Rp 50 trilun hingga Rp 70 trilun. Badan Pengkajian dan pengembangan Teknologi (BPPT) menyebutkan e-voting bisa menghemat anggaran Pilkada hingga 50 persen. Kemdagri menyebut Pilkada serentak dapat menghemat anggaran hingga 50 persen. Pilkada oleh DPRD mungkin lebih efisien dari segi pembiayaan, namun hal itu tidak sepadan karena harus mengorbankan kedaulatan rakyat.
"

Pilkada langsung disebut melahirkan ketidakpatuhan koordinasi antara bupati/wali kota dan gubernur. Ini juga yang sering dipakai para penentang pilkada langsung. Padahal problem koordinasi tidak akan langsung hilang gara-gara pilkada menjadi wewenang DPRD. Yang harus diperbaiki adalah sistem ketatanegaraan, dengan mengatur secara proporsional wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian dilakukan penguatan fungsi koordinasi antara gubernur dan bupati/wali kota," papar Arif.

Hal terakhir yang disanggah Arif adalah masalah pilkada langsung tak sesuai demokrasi Pancasila, yang mengamanatkan demokrasi perwakilan. Menurutnya, ‎titik tekan demokrasi Pancasila adalah keterlibatan (partisipasi) dan permusyawaratan (deliberasi). Semakin luas partisipasi, semakin sehat demokrasi. Smakin berkualitas permusyawaratan rakyat, semakin sehat demokrasi. Keduanya mungkin terwujud hanya ketika prosesnya dipandu oleh hikmat kebijaksanaan. DPR/DPRD sendiri merupakan representasi demokrasi perwakilan.

"Substansi demokrasi bukanlah pada perwakilannya, melainkan pada permusyawaratan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan," tutup Arif.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PPP Muktamar Jakarta Segera Tentukan Arah Dukungan Pilpres

Arah dukungan pada Pilpres akan ditentukan setelah Mukernas selesai digelar pada Jumat (16/11) hari ini.

POLITIK | 16 November 2018

KPU: Terdapat Penambahan Jumlah Pemilih dan TPS di 28 Provinsi

Berdasarkan data dari 28 provinsi, jumlah pemilih total bertambah sebanyak 4.499.868 pemilih.

POLITIK | 16 November 2018

Istilah Politik Genderuwo Hangatkan Kembali Suasana Politik

Direktur Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyayangkan ungkapan presiden dengan istilah politikus Genderuwo.

NASIONAL | 15 November 2018

Jokowi Diminta Tetap Tenang Hadapi Serangan Lawan

Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) diminta tetap‎ menjaga konsistensinya yang terkenal dengan politik santun, tenang, dan tidak nyinyir.

NASIONAL | 15 November 2018

Koalisi Pendukung Capres Harus Miliki Strategi Raup Suara Partainya

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa masyarakat kini sudah makin cerdas untuk memilih partai yang kredibel maupun tidak

NASIONAL | 15 November 2018

Sikap Demokrat Dinilai Tak Lazim dalam Perjuangan Politik

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, sikap yang ditunjukkan oleh Partai Demokrat tidak lazim dalam suatu perjuangan politik

NASIONAL | 15 November 2018

Publik Hanya Tahu Jokowi Terasosiasi PDI-P, Prabowo itu Gerindra

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) lebih diuntungkan dalam Pemilu Legislatif (Pileg)

NASIONAL | 15 November 2018

Kiai Ma'ruf: Bukan Buta Mata tapi Buta Hati

Di acara peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, cawapres nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, kembali bicara soal buta dan budek

NASIONAL | 14 November 2018

Komisi II DPR Konsentrasi Kawal Proses Pemilu 2019

Pelaksanaan pemilu serentak dinilai membutuhkan perhatian yang serius.

POLITIK | 15 November 2018

PDIP Bersyukur Parpol di Koalisinya Tidak Rebutan Suara

Suara di koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak saling berebut antara satu partai dengan partai lainnya.

POLITIK | 15 November 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS