PDIP: Tidak Perlu Ada Perda Syariah

PDIP: Tidak Perlu Ada Perda Syariah
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (kanan) membacakan perintah harian partai dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di depan lebih dari seribu kader partainya yang berkumpul di kantor DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Sabtu, 17 November 2018. ( Foto: Beritasatu Photo / Markus Junianto Sihaloho )
Markus Junianto Sihaloho / YS Senin, 19 November 2018 | 19:01 WIB

Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap pihaknya yang tak mengakui adanya peraturan daerah (Perda) syariah, terkecuali daerah otonomi khusus seperti Nanggroe Aceh Darussalam. Semua perda harus menjadi turunan dari UUD 1945 sebagai Konstitusi.

"Buat kami tidak ada perda syariah, peraturan daerah mana, provinsi mana, yang (melakukan) seperti itu. Semua aturan harus diturunkan dari konstitusi kita," kata Hasto Kristiyanto, Senin (19/11).

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan soal polemik yang dipicu pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang menolak perda syariah.

Hasto mengatakan, partainya, lewat fraksi di DPR, selalu mengawal dan menjaga agar peraturan yang ada sesuai dengan Konstitusi. Bagi PDIP, ketuhanan seperti diatur di Pancasila itu bersifat menghormati tradisi bangsa.

"Kalau untuk Aceh kan situasinya otonomi khusus, dengan melihat kekhasan daerah," imbuhnya.

Tapi prinsipnya, kata dia, seluruh peraturan perundangan harus sesuai dengan konstitusi, tidak ada yang boleh bertentangan,

"PDIP mengawal itu melalui fraksi," tegasnya.

PDIP memiliki kepala daerah di 52 persen wilayah di Indonesia. Dan dipastikan, di bawah kepemimpinan kepala daerah dari PDIP itu, semua warga negara ditempatkan sama.

"Dipastikan 52 persen itu tak ada yang melakukan upaya (perda syariah) itu," tukasnya



Sumber: Suara Pembaruan