PDIP: Tidak Perlu Ada Perda Syariah
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-0.84)   |   COMPOSITE 6290.8 (-13.4)   |   DBX 1362.34 (0.71)   |   I-GRADE 180.342 (-0.56)   |   IDX30 506.102 (-2.71)   |   IDX80 136.192 (-1.09)   |   IDXBUMN20 397.025 (-4.2)   |   IDXESGL 139.555 (-0.58)   |   IDXG30 142.425 (-1.11)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-2.61)   |   IDXQ30 145.469 (-0.49)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-1.51)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-4.88)   |   IDXV30 134.488 (-1.37)   |   INFOBANK15 1048.13 (6.14)   |   Investor33 435.467 (-0.79)   |   ISSI 181.572 (-1.23)   |   JII 618.362 (-7.47)   |   JII70 218.204 (-2.58)   |   KOMPAS100 1215.76 (-5.31)   |   LQ45 948.468 (-5.2)   |   MBX 1702.13 (-4.43)   |   MNC36 323.237 (-0.4)   |   PEFINDO25 323.55 (-2.2)   |   SMInfra18 308.555 (-5.37)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-0.21)   |  

PDIP: Tidak Perlu Ada Perda Syariah

Senin, 19 November 2018 | 19:01 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YS

Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap pihaknya yang tak mengakui adanya peraturan daerah (Perda) syariah, terkecuali daerah otonomi khusus seperti Nanggroe Aceh Darussalam. Semua perda harus menjadi turunan dari UUD 1945 sebagai Konstitusi.

"Buat kami tidak ada perda syariah, peraturan daerah mana, provinsi mana, yang (melakukan) seperti itu. Semua aturan harus diturunkan dari konstitusi kita," kata Hasto Kristiyanto, Senin (19/11).

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan soal polemik yang dipicu pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang menolak perda syariah.

Hasto mengatakan, partainya, lewat fraksi di DPR, selalu mengawal dan menjaga agar peraturan yang ada sesuai dengan Konstitusi. Bagi PDIP, ketuhanan seperti diatur di Pancasila itu bersifat menghormati tradisi bangsa.

"Kalau untuk Aceh kan situasinya otonomi khusus, dengan melihat kekhasan daerah," imbuhnya.

Tapi prinsipnya, kata dia, seluruh peraturan perundangan harus sesuai dengan konstitusi, tidak ada yang boleh bertentangan,

"PDIP mengawal itu melalui fraksi," tegasnya.

PDIP memiliki kepala daerah di 52 persen wilayah di Indonesia. Dan dipastikan, di bawah kepemimpinan kepala daerah dari PDIP itu, semua warga negara ditempatkan sama.

"Dipastikan 52 persen itu tak ada yang melakukan upaya (perda syariah) itu," tukasnya



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi: Tali Silaturahmi Jangan Sampai Putus Gara-gara Pemilu

"Banyak ujaran kebencian, banyak hoaks. Bahkan banyak juga ajakan-ajakan yang menyesatkan," ungkap Presiden.

POLITIK | 19 November 2018

PDIP: Seruan Ta’awun Muhammadiyah Positif Dijadikan Gerakan Bersama

"Ta’awun, gotong royong, kolaborasi adalah semangat yang harus terus dibangun bagi kemaslahatan bangsa demi kemajuan Indonesia Raya," tandas Hasto.

POLITIK | 19 November 2018

Pertemuan Ketum Parpol Koalisi Prabowo-Sandi Digelar Pekan Depan

Pertemuan untuk memastikan parpol koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga solid.

POLITIK | 19 November 2018

Erick Thohir Ingin agar Santri Jangan Takut Sebarkan Informasi Benar

Dengan perbaikan pendidikan dan ekonomi umat, membuat bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

POLITIK | 19 November 2018

PDIP Harap Safari Kebangsaan Bisa Inspirasi Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf

"Jadi infrastruktur ini orientasinya manusia Indonesia. Buktinya biaya logistik bisa ditekan dan berdampak inflasi makin terkendali, dan ini penting."

POLITIK | 19 November 2018

Jokowi Apresiasi Laporan Pakde Karwo

Presiden Jokowi mengapresiasi kiner Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mampu menjaga harga-harga kebutuhan pokok.

POLITIK | 19 November 2018

PDIP Yakin Jokowi-Ma'ruf Unggul di Pantura

Pantura adalah basis untuk keluarga besar Nahdliyin.

POLITIK | 19 November 2018

Maruarar: Filosofi Catur Bisa Diterapkan di Politik

Catur mengajarkan filosofi tentang menyatukan perbedaan.

POLITIK | 19 November 2018

PKS: Boros Anggaran, Kartu Nikah Sebaiknya Dibatalkan

"Kalau sekadar menunjukkan seorang sudah kawin, di KTP juga sudah ada," kata Jazuli.

POLITIK | 18 November 2018

Hasto: Safari Kebangsaan Lancar Berkat Pembangunan Infrastruktur

"Indonesia tak dibangun dengan hal-hal negatif, dengan hoaks, atau kampanye hitam," kata Hasto.

POLITIK | 18 November 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS