Sekjen Demokrat Tegaskan Berita Hoax Buruk Bagi Demokrasi

Sekjen Demokrat Tegaskan Berita Hoax Buruk Bagi Demokrasi
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (tengah), Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (ketiga kanan), Komandan Kogasma DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kanan) serta Pimpinan koalisi Adil Makmur berfoto bersama sebelum melakukan petemuan di Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 21 Desember 2018. (Foto: Antara / Galih Pradipta)
Carlos KY Paath / JAS Jumat, 4 Januari 2019 | 10:21 WIB

Jakarta - Kabar hoax atau bohong semakin merajalela. Isu-isu hoax yang disampaikan melalui konten media sosial beraneka ragam.

“Pendapat yang mengatakan hoax belakangan ini membabi buta sulit dibantah. Karena hoax sekarang sporadis dan tak terduga isu yang diangkat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Hinca IP Pandjaitan kepada Suara Pembaruan, Jumat (4/1).

Hoax kerap muncul menjelang pelaksanaan pesta demokrasi seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilu. Menurut Hinca, informasi hoax memang cenderung bermotif politik. “Jadi berita-berita hoax kini dipastikan jadi salah satu motif politik. Ini tentu buruk bagi ruang publik demokrasi kita,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR tersebut menuturkan, media sosial merupakan anugerah sekaligus tantangan dalam demokrasi modern di Indonesia, termasuk negara lain. Konten-konten di jagat maya layaknya pisau bermata dua. “Bisa dipakai untuk kebaikan. Bisa dipakai untuk keburukan demokrasi. Sungguh sangat bergantung pada pengguna media sosial,” tuturnya.

Ia menyatakan, terdapat sejumlah upaya yang harus dilakukan agar hoax dapat berkurang drastis 3,5 bulan ke depan. Penegak hukum, lanjut Hinca, sudah semestinya menegakkan hukum secara optimal.

Selain itu, menurutnya, masyarakat harus disadarkan akan bahaya menyebarkan hoax. “Tak ada pilihan lain. Penegakan hukum harus maksimal,” tegasnya.

Ditambahkan, demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat. Meski begitu, supremasi hukum tetap diperlukan. “Tanpa supremasi hukum yang pas, terukur dan profesional serta setia pada hukum acara, maka kebebasan berpendapat di media sosial menjadi virus perusak utama demokrasi kita,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin mengatakan, hoax sulit terhindarkan di era kemajuan teknologi yang demikian pesat. “Realita di media sosial membuktikan banyak hoax. Sekarang semua kembali ke masyarakat,” kata Amir yang juga ketua Dewan Kehormatan PD.

Ia optimistis publik mampu menyaring informasi yang beredar di media sosial. “Masyarakat Indonesia itu kan dengan hiruk pikuk aktivitas media sosial seperti ini, saya kira sudah mahir sendiri untuk menyaring dan menilai suatu informasi. Berita mana layak dipercaya atau tidak. Jadi jangan dianggap 100 persen hoax akan dipercaya,” ucapnya.

Ia menyatakan, Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dijelaskan, regulasi itu pihak kepolisian dapat bekerja. “Saya kira kita sudah ada UU ITE. Ancaman hukumannya ada yang 10 tahun. Cukup serius dan berat,” ungkapnya.



Sumber: Suara Pembaruan