GP Ansor Mensinyalir Kelompok Radikal Susupi Kontestan Pilpres dan Pemerintahan

GP Ansor Mensinyalir Kelompok Radikal Susupi Kontestan Pilpres dan Pemerintahan
Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qaumas atau Gus Yaqut (kedua kanan) dan Sekjen GP Ansor Abdul Rochman (Kedua kiri) saat konferensi pers di Kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (24/10). ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )
Carlos KY Paath / FMB Jumat, 11 Januari 2019 | 19:39 WIB

Jakarta - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menilai banyak kelompok radikal yang terkonsolidasi dengan kontestan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Hal ini ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya luar Pulau Jawa.

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Terkait dengan perubahan politik, situasi politik. Terkait dengan kelompok radikal yang terkonsolidasi dengan kontestan Pilpres,” kata Yaqut.

Hal itu disampaikan Gus Yaqut kepada wartawan seusai bertemu presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1). “Banyak kami temukan. Kalau disebut, di luar Jawa banyak, di Jawa Barat juga ada. Riau misalnya, terkonsolidasi, Jawa Barat apalagi,” ungkapnya.

Disinggung potensi kelompok radikal tersebut merusak Pilpres, ia tak melihat seperti itu. “Mereka bukan merusak Pemilu. Namun, mereka menginduk salah satu kontestan Pemilu untuk masukkan agenda.. Dirikan negara Islam lah, khilafah Islamiah, atau minimal mereka dirikan NKRI bersyariat,” ujarnya.

Ia menegaskan, NKRI harus tegak berdiri dan dipertahankan. Keberagaman merupakan keniscayaan. “Tak boleh ada orang yang perjuangkan kemauan mereka sendiri. Tak boleh ada orang yang perjuangkan negara lain di luar NKRI,” tegasnya.

Ia tak menyebut secara khusus kelompok itu masuk ke kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi). “Saya tak mau sebut itu. Namun, faktanya ada. Bisa dirasakan lah. Saya kira kawan-kawan wartawan juga tahu,” ucapnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi mengapresiasi masukan yang diberikan GP Ansor. Gus Yaqut menjelaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga banyak disusupi kelompok pengusung khilafah. Tujuannya, menginginkan adanya suatu model negara selain NKRI.

Ditambahkan, pejabat teras di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun banyak terlibat kelompok tersebut. “Kami sampaikan ke Presiden, dan kami minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu. Kami akan konsolidasi membantu negara dan Presiden melawan kelompok ini,” imbuhnya.

Ia menuturkan, beberapa daerah di Riau paling rawan berkembangnya paham radikal. Sebab, wilayah di Riau, berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Terbukti dari kejadian penyerangan ke Markas Polda Riau. Daerah-daerah pesisi juga dijadikan tempat konsentrasi pergerakan.

”Masuknya dari luar negeri juga, seperti Filipina. Selama ini kami melakukan itu (melawan). Coba kalau Banser dan NU tak lakukan itu. Mereka akan mudah bersemai. Kami akan lawan siapa yang mereka dukung,” kata Gus Yaqut.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, persoalan radikalisme memang disampaikan GP Ansor kepada Presiden Jokowi. “Radikalisme ini menjadi perhatian bersama. Berikutnya hal-hal lain yang perlu juga menjadi atensi bagi Presiden,” kata Moeldoko.

Mantan panglima TNI tersebut menyatakan, pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi kelompok radikal. Ia berharap seluruh komponen bangsa memiliki komitmen serupa. “Jadi akan lebih bagus lagi nanti kalau menempatkan radikal sebagai musuh bersama,” ucapnya.

Ia menambahkan, seluruh pihak sepatutnya tidak ragu-ragu mengatasi situasi berkembangnya kelompok radikal. Sebab, negara harus tidak memberikan toleransi. “Begitu diberi (keleluasaan), maka akan berkembang. Begitu berkembang ini akan menggangu masa depan Indonesia,” imbuhnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE