Ini Alasan KPU Tolak Perubahan Visi dan Misi Prabowo-Sandiaga

Ini Alasan KPU Tolak Perubahan Visi dan Misi Prabowo-Sandiaga
Hasyim Asyari. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FMB Sabtu, 12 Januari 2019 | 17:56 WIB

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan revisi atau perubahan dokumen visi, misi dan program pasangan calon di masa kampanye bisa menjadi problem di tengah masyarakat. Pasalnya, hal tersebut bisa menimbulkan kebingungan masyarakat terkait visi, misi dan program paslon jika terpilih.

"Konsistensi itu menjadi penting. Kalau kemudian berubah-ubah kan kemudian audiens atau pemilih kan menjadi menimbulkan pertanyaan, ini sebenarnya yang mana yang jadi bahan kampanye. Itu yang jadi persoalan," ujar Hasyim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (11/1).

Hasyim mengatakan visi-misi dan program merupakan dokumen yang menjadi syarat pencalonan yang harus diserahkan paslon pada saat pendaftaran. KPU, kata Hasyim sebenarnya sudah memberi waktu kepada paslon sampai penetapan paslon, 20 September 2018 untuk merevisi atau mengubah visi-misi dan program.

Bahkan, tutur Hasyim, KPU masih membuka kesempatan revisi visi, misi dan program hingga mulainya tahapan kampanye, 23 September 2018.

"KPU kan memberi kebijakan karena KPU memahami, kan katakanlah dadakan (ketika proses pencalonan) sehingga diberi waktu untuk memperbaiki sebelum memasuki tahapan kampanye," tandas dia.

Menurut Hasyim, revisi visi, misi dan program dilakukan sebelum masa kampanye karena masa kampanye merupakan masa untuk menyampaikan visi, misi dan program. Materi kampanye, kata dia, adalah visi, misi dan program sehingga menjadi pertanyaan masyarakat jika pada masa kampanye visi, misi dan program diubah.

"Karena kan visi, misi dan program pasangan calon itu kan bagian yang dikampanyekan sehingga mungkin ada konsistensi. Jadi masuk masa kampanye peserta pemilu sudah boleh sudah mulai kampanye, itu kan yang disampaikan apa sih, kampanye, visi, misi dan program pasangan calon," terang dia.

Hal senada disampaikan juga oleh Komisioner KPU yang lain Wahyu Setiawan yang menegaskan pihaknya tidak bisa menerima perubahan dokumen visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pasalnya, dokumen visi, misi dan program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Sementara tahapan pencalonan capres-cawapres sudah berlalu.

"Dasarnya mengapa tidak boleh adalah dokumen program visi-misi itu kan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Lah pada waktu itu juga ada tenggat waktu untuk memperbaiki," tandas dia.

Meskipun demikian, KPU, kata Wahyu, tidak bisa membatasi hak paslon menyampaikan gagasan dan ide baru kepada masyarakat. Namun, dalam konteks dokumen resmi visi-misi, KPU berpegang pada dokumen yang diserahkan dan atau sudah diperbaiki pasa saat tahapan pendaftaran paslon.

"Dalam konteks dokumen maka sudah tidak dapat dirubah lagi, dalam konteks dokumen tertulisnya loh. Tetapi dalam bentuk komunikasi politik dalam tata ilmu, gagasan-gagasan, ide-ide baru itu, ya dipersilahkan dikomunikasikan kepada masyarakat. Itu hak paslon," terang dia.

Sebagaimana diketahui, Kubu Prabowo-Sandi mengirim perubahan visi-misi ke KPU pada 9 Januari 2019, seminggu sebelum debat capres-cawapres digelar. Padahal visi danmisi pasangan adalah satu paket dengan dokumen pencalonan yg sdh firm diterima KPU saat pendaftaran paslon. Tagline “Adil Makmur Bersama Prabowo-Sandi” diganti “Indonesia Menang”. Dokumen visi-misi terdahulu setebal 14 halaman (termasuk sampul depan), kini menjadi 45 halaman.



Sumber: BeritaSatu.com