Isu Terorisme Dinilai Kurang Sedot Atensi Publik

Isu Terorisme Dinilai Kurang Sedot Atensi Publik
Ilustrasi Debat Capres ( Foto: Beritasatu Photo )
Carlos KY Paath / FMB Rabu, 16 Januari 2019 | 16:00 WIB

Jakarta - Debat pertama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 mengangkat empat tema yakni hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. Isu hukum, HAM, dan korupsi akan menjadi perhatian pemilih. Sedangkan persoalan terorisme tidak begitu menyedot simpati.

“Saya kira soal terorisme tidak terlalu diminati kelompok bawah. Karena terorisme itu isu kelompok elite yang kemudian muncul saat-saat tertentu,” kata Direktur Eksekutif Indopolling, Wempy Hadir saat dihubungi, Rabu (16/1).

Hal berbeda, menurutnya, apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) mengungkap afiliasi arah dukungan kelompok radikal dan teror. “Bagi kalangan elite ini menarik untuk diuraikan para kandidat. Sejauh mana pemahaman paslon terhadap kelompok-kelompok teroris itu,” ujarnya.

Dengan begitu, masih kata Wempy, kalangan bawah akhirnya mendapatkan informasi bahwa ternyata ada kemungkinan salah satu calon presiden (capres) mengakomodasi radikalisme. “Kalau dijelaskan gamblang, bisa pengaruhi persepsi publik. Bisa berikan keuntungan,” ucapnya.

Ia menyatakan, kasus HAM dalam debat justru akan menyita atensi publik. Sebab, isu HAM selalu muncul setiap Pilpres. Ditambahkan, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto kerap diduga terlibat pelanggaran HAM pada 1998.

“Kasus HAM ini selalu menarik. Menjadi perdebatan tiada akhirnya. Prabowo tidak bisa dipisahkan dari persoalan 1998. Isu HAM merupakan ruang tembak bagi Prabowo dari lawan politik. Secara politik, tentu ini sah-sah saja,” ujarnya.

Demikian juga capres 01, Joko Widodo (Jokowi), Wempy mengatakan, pihak Prabowo pasti bakal mengangkat maraknya penembakan-penembakan di daerah. Belum lagi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang belum tuntas.

“Kasus Novel jadi sasaran bagi Jokowi yang diangkat kubu Prabowo. Ditambah ada pembentukan tim khusus untuk penyidikan kasus Novel baru-baru ini,” katanya. Sedangkan terkait korupsi, menurutnya, Prabowo tak terlepas dari Orde baru.

Sebab, Prabowo merupakan menantu dari Presiden kedua RI, Soeharto. “Prabowo tidak bisa dipisahkan dengan keluarga Soeharto yang notabene menikmati kekuasaan. Kita tahu ada bukti penyalahgunaan kekuasaan berujung korupsi selama 32 tahun,” ungkap Wempy.

Ia menambahkan, Jokowi pun akan disoroti persoalan korupsi yang melanda kepala daerah, anggota DPRD hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), dan menteri. “Tapi kasus-kasus korupsi itu tidak berkaitan langsung dengan Jokowi,” imbuhnya.



Sumber: Suara Pembaruan