Langkah KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor Dinilai Terlambat

Langkah KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor Dinilai Terlambat
Titi Anggraini. ( Foto: Antara/Istimewa )
Carlos KY Paath / AMA Rabu, 30 Januari 2019 | 11:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana korupsi. KPU bakal berkoordinasi dengan penegak hukum terkait akurasi data para caleg eks koruptor tersebut.

Namun Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Rabu (30/1) menilai, langkah KPU tersebut terlambat. “Sebenarnya apa yang dilaukan KPU itu relatif terlambat,” ujar Titi Anggraini.

Menurut Titi Anggraini, KPU seharusnya langsung mengumumkan nama-nama itu ketika putusan Mahkamah Agung (MA) keluar pada September 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi maju caleg karena bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Harusnya begitu putusan MA terbit, dan kemudian DCT (daftar caleg tetap) diumumkan, KPU lakukan publikasi atas nama-nama mantan narapidana (napi) korupsi. Tetapi ini kan jauh sekali jaraknya, dari DCT saja 23 September 2018, (eks koruptor) baru dipublikasikan akhir Januari ini,” ungkap Titi Anggraini.

Meski begitu, Titi Anggraini mengatakan, seluruh pihak sepatutnya tetap mengapresiasi keputusan KPU. Sebab, langkah KPU itu merupakan sesuatu yang positif. “Bagaimana pun ini hal yang menurut kami sangat positif dan harusnya diapresiasi semua pihak,” kata Titi Anggraini lagi.

Titi Anggraini lebih lanjut menjelaskan, tugas KPU memang memastikan seluruh aturan main dalam UU Pemilu dilaksanakan secara konsisten. UU Pemilu Pasal 240 ayat 1 huruf g menyebutkan, syarat caleg yang tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.

Terkecuali, jika caleg tersebut secara terbuka mengumumkannya kepada publik melalui media massa. “Jadi apa yang dilakukan KPU itu adalah dalam konteks menegaskan bahwa para caleg itu memang sudah melaksanakan ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf g itu dengan tanpa terkecuali,” jelas Titi Anggraini.

KPU, imbuh Titi Anggraini mengejawantahkan pelaksanaan asas Pemilu yang jujur dan adil. Kejujuran harus dibuktikan oleh caleg yang mau terbuka status sebagai mantan napi korupsi. Dalam konteks adil, KPU ingin memastikan pemilih menerima informasi utuh, sehingga pemilih mempunyai data yang cukup mengenai latar belakang persoalan hukum para caleg. “Kebanyakan selama ini masyarakat tidak mendapatkan informasi dengan adil. Pengumuman oleh caleg biasanya sangat kecil, tidak menonjol di media,” imbuhnya.

Titi Anggraini berpendapat, pengumuman nama-nama caleg mantan koruptor tidak sepenuhnya efektif mencegah keterpilihan. Sebab, ada tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tetap terpilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Saya yakin ini tidak bisa akan 100% efektif. Lalu ada juga mantan napi korupsi maju Pilkada, juga memenangi Pilkada. Tetapi kan yang menjadi tanggung jawab KPU adalah dia harus memastikan bahwa pemilih itu mendapatkan informasi yang baik dan benar berkaitan masalah hukum yang dihadapi caleg,” pungkas Titi Anggraini.



Sumber: Suara Pembaruan