Soal Pengumuman Caleg Eks Koruptor, PSI: Fahri Hamzah Jangan Berpikiran Sempit

Soal Pengumuman Caleg Eks Koruptor, PSI: Fahri Hamzah Jangan Berpikiran Sempit
KPU Gelar Rapat Bahas PKPU Pencalonan Caleg Koruptor ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Yustinus Paat / JEM Rabu, 30 Januari 2019 | 15:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku heran dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menganggap langkah progresif KPU mengumumkan caleg eks koruptor sebagai pencitraan. PSI menganggap pernyataan tersebut tidak layak disampaikan oleh Wakil Ketua DPR.

“Korupsi adalah extraordinary crime sehingga perlu langkah-langkah ekstra mencegah mantan koruptor kembali ke gelanggang politik," ujar Juru Bicara Bidang Hukum PSI Rian Ernest dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Rabu (30/1).

Rian mengatakan hukum tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan ditafsirkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Menurut Rian, pernyataan Fahri terkesan bahwa Fahri prokoruptor.

“Wakil Ketua DPR harusnya tidak berpikir sempit menafsirkan hukum. Hukum itu untuk menegakkan keadilan dan membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan koruptor," tandas Rian.

Sebagai Wakil Ketua DPR, kata Rian, Fahri seharusnya sudah berpikiran progresif khusus dalam menafsirkan hukum. Jangan sampai wajah parlemen Indonesia tercoreng karena pimpinannya masih berpikiran sempit.

“Wakil Ketua DPR harusnya progresif, bukan berpikir sempit. Ini miris. Apalagi kita semua tahu, 94 persen anggota DPR sekarang akan maju lagi," tutur Rian.

PSI, lanjut Rian, sangat mendukung langkah KPU mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor. Menurut Rian, langkah KPU merupakan upaya memberikan informasi kepada publik terkait rekam jejak caleg sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam memilih.

"PSI mendukung penuh langkah progresif KPU. Maju terus KPU. Rakyat mendukungmu," pungkas Rian.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap langkah KPU mengumumkan nama calon anggota legislatif eks koruptor sebagai sebuah pencitraan.

"KPU enggak usah pencitraan. KPU tuh jaga keadilan pemilu saja. Enggak usah pencitraan, enggak usah ikut agendanya KPK. Itu urusannya lembaga lain," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1). (YUS)



Sumber: Suara Pembaruan