Pengumuman Caleg Eks Koruptor, KPU: Bukan Pencitraan

Pengumuman Caleg Eks Koruptor, KPU: Bukan Pencitraan
Arief Budiman. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Kamis, 31 Januari 2019 | 10:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan bahwa pengumuman 49 calon legislatif yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi bukanlah bentuk pencitraan KPU kepada masyarakat. Pengumuman tersebut, kata Arief, merupakan bagian dari kewajiban KPU memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang Pemilu 2019.

"Nggak ada pencitraan. Pencitraan bagaimana mana, (pengumuman) ini justru penting diinformasikan kepada masyarakat," ujar Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (30/1) malam.

Arief mengatakan KPU mempunyai kewajiban menyampaikan semua informasi terkait tahapan pemilu termasuk informasi tentang caleg. Menurut Arief, informasi tentang caleg merupakan informasi terbuka, bukan sesuatu yang dikecualikan untuk diinformasikan.

"Seluruh tahapan pemilu itu terbuka kecuali (informasi) yang dikecualikan. Kalau ini kan sudah diumumkan ke publik, berarti itu sudah menjadi informasi terbuka. Karena informasi terbuka maka KPU bisa menginformasikan kepada publik," jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief menuturkan tidak ada maksud lain dari KPU selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait caleg eks koruptor tersebut. Apalagi, kata dia, KPU dituduh mengarahkan pilihan masyatakat untuk tidak memilih caleg eks koruptor.

"Soal memilih atau tidak memilih, KPU tidak dapat mempengaruhi mereka (masyarakat). Silakan mereka menentukan pilihan sendiri. Tetapi KPU mempunyai kewajiban menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang apapun, sekarang tergantung masyarakat, silakan menentukan sendiri," pungkas dia.

KPU telah mengumumkan 49 caleg yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor. Berdasarkan data yang dihimpun KPU, 49 caleg eks koruptor ini tersebar 9 orang caleg Dewan Perwakilan Daerah, 16 orang celeg DPRD Provinsi dan 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota.

"Ada 49 caleg berstatus mantan terpidana korupsi pada pemilu 2019," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra saat konferensi pers yang dihadiri Beritasatu.com, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (30/1) malam.

Ilham mengatakan dasar hukum bagi KPU menyampaikan caleg eks koruptor adalah ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua pasal ini mensyaratkan calon legislatif mantan terpidana (Pasal 182 untuk Caleg DPD dan Pasal 240 untuk Caleg DPRD) untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.

"Ini kita mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa memang ada aturan dalam UU Pemilu Tahun 2017 untuk memyampaikan mantan napi koruptor atau mantan napi untuk menyampaikan statusnya disampaikan kepada publik," ungkap Ilham.

Menanggapi pengumuman caleg eks koruptor itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap langkah KPU mengumumkan nama calon anggota legislatif eks koruptor sebagai sebuah pencitraan.

"KPU enggak usah pencitraan. KPU tuh jaga keadilan pemilu saja. Enggak usah pencitraan, enggak usah ikut agendanya KPK. Itu urusannya lembaga lain," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).



Sumber: BeritaSatu.com