Akui Kecolongan, PDIP Minta 1 Caleg Eks Koruptor Segera Mundur

Akui Kecolongan, PDIP Minta 1 Caleg Eks Koruptor Segera Mundur
Komisioner KPU menunjukan siaran pers, daftar caleg peserta pemilu 2019 dari berbagai partai yang berstatus mantan terpidana korupsi, di media center KPU Pusat, Jakarta, Rabu 30 Januari 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Markus Junianto Sihaloho / HA Kamis, 31 Januari 2019 | 17:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya telah meminta satu-satunya calon anggota legislatif mereka yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mantan koruptor untuk segera mundur.

"Kita minta mundur. Dari Papua kan ya, dari situ," kata Hasto, Kamis (31/1).

Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah memintanya agar segera mengundurkan diri, sebab kebijakan partai tidak mencalonkan orang yang pernah bermasalah.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengaku pihaknya merasa kecolongan dengan satu nama caleg dari Papua yang merupakan mantan terpidana itu.

"Kecolongan lah kita," kata Djarot.

Caleg PDIP dimaksud adalah Abner Reinal Jitmau, yang berkompetisi untuk DPRD Provinsi Papua Barat dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat 2, dengan nomor urut 12.

Rabu (30/1) kemarin, KPU sudah mengumumkan 49 caleg yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor, terdiri atas sembilan caleg Dewan Perwakilan Daerah, 16 caleg DPRD Provinsi dan 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar hukum bagi KPU menyampaikan caleg eks koruptor adalah ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua pasal ini mensyaratkan calon legislatif mantan terpidana (Pasal 182 untuk Caleg DPD dan Pasal 240 untuk Caleg DPRD) untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.

Dari daftar itu, Partai Golkar memiliki caleg eks koruptor terbanyak yaitu delapan orang, disusul Partai Gerindra enam orang.

Baca juga: Ini 49 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi



Sumber: BeritaSatu.com