KPU: Masyarakat Perlu Aktif Baca Rekam Jejak Caleg Eks Koruptor

KPU: Masyarakat Perlu Aktif Baca Rekam Jejak Caleg Eks Koruptor
Ketua KPU Arif Budiman (tiga kiri), didampingi lima Komisioner KPU (kiri ke kanan), Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, dan Evi Novida Ginting Manik, saat mengumumkan daftar caleg peserta pemilu 2019 dari berbagai partai yang berstatus mantan terpidana korupsi, di media center KPU Pusat, Jakarta, Rabu 30 Januari 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / FMB Sabtu, 2 Februari 2019 | 13:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengharapkan peran aktif masyarakat dalam membaca dan menelusuri rekam jejak para calon anggota legislatif. Hal ini disampaikan Ilham pasca-KPU mengumumkan 49 caleg Pemilu 2019 yang berstatus caleg mantan terpidana kasus korupsi.

"Kita (harapkan) peran aktif masyarakat untuk kemudian membaca track record calon- calonnya," ujar Ilham di Jakarta, Sabtu (2/2).

Diakui kualitas hasil pemilu tidak hanya tergantung pada penyelenggara dan peserta pemilu. Peserta pemilu telah mengusung orang-orangnya untuk menjadi caleg di semua tingkatan.

"Nah, masyarakat sebagai pemilih, tinggal tentukan pilihan," tandas Ilham.

Lebih lanjut, Ilham menegaskan bahwa pengumuman 49 caleg eks koruptor bukan berarti bahwa KPU mendorong masyarakat untuk tidak memilih para caleg eks koruptor. KPU, kata Ilham hanya menyampaikan informasi terkait caleg yang perlu diketahui masyarakat.

"Kita di website itu tidak akan kemudian menyatakan bahwa ini jangan dipilih, nggak gitu. Kita hanya menyatakan ini daftarnya, silahkan masyarakat yang menilai," pungkas Ilham.

KPU telah mengumumkan 49 caleg yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun KPU, 49 caleg eks koruptor ini tersebar 9 orang caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16 orang celeg DPRD Provinsi dan 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota.

Para caleg eks koruptor ini tersebar di 12 partai politik nasional, hanya empat partai yang tidak mengusung, yakni PSI, PKB, PPP dan Nasdem. KPU juga mengakui masih ada kemungkinan jumlahnya bertambah.

Dasar hukum bagi KPU menyampaikan caleg eks koruptor adalah ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua pasal ini mensyaratkan calon legislatif mantan terpidana (Pasal 182 untuk Caleg DPD dan Pasal 240 untuk Caleg DPRD) untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.



Sumber: BeritaSatu.com