KPU Buka Peluang Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS

KPU Buka Peluang Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS
Komisi pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 49 caleg eks koruptor, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1) malam. ( Foto: beritasatu.com / yustinus paat )
Yustinus Paat / FMB Minggu, 3 Februari 2019 | 15:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengungkapkan pihaknya membuka peluang akan mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor di tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemungutan suara pemilu mendatang.

"Sedang dipertimbangkan agar pemilih di TPS mendapatkan informasi yang cukup tentang siapa caleg yang merupakan mantan koruptor," ujar Pramono ketika dikonfirmasi Beritasatu.com, Minggu (3/2).

KPU, kata Pramono, sedang menimbang mekanisme untuk mengumumkan para mantan narapidana korupsi itu di lokasi pencoblosan. Pasalnya, KPU ingin informasi tentang eks koruptor bisa diterima masyarakat secara efektif.

"Mekanisme dan tempat pengumuman (di TPS) masih didiskusikan agar efektif," tandas Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengakui bahwa jumlah data caleg eks koruptor bakal bertambah dari jumlah yang pernah diumumkan KPU sebelumnya. Namun, penambahan itu bukan berasal dari caleg DPR RI.

"Kemungkinan bertambah tetapi jumlahnya belum pasti. Sebab kami masih akan cek berulang-ulang. Sehingga akan kami pastikan kebenarannya. Kami sudah memeriksa beberapa nama lagi," pungkas Pramono.

KPU telah mengumumkan 49 caleg yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun KPU, 49 caleg eks koruptor ini tersebar 9 orang caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16 orang caleg DPRD Provinsi dan 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota.

Para caleg eks koruptor ini tersebar di 12 partai politik nasional, hanya empat partai yang tidak mengusung, yakni PSI, PKB, PPP dan Nasdem. KPU juga mengakui masih ada kemungkinan jumlahnya bertambah.

Dasar hukum bagi KPU menyampaikan caleg eks koruptor adalah ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua pasal ini mensyaratkan calon legislatif mantan terpidana (Pasal 182 untuk Caleg DPD dan Pasal 240 untuk Caleg DPRD) untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.



Sumber: BeritaSatu.com