Pemuka Agama Boleh Kampanye Asal Taat Aturan

Pemuka Agama Boleh Kampanye Asal Taat Aturan
Ilustrasi kampanye partai Demokrat ( Foto: Antara/Yusran Uccang )
Yustinus Paat / HA Senin, 11 Februari 2019 | 21:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan pemuka agama seperti ustaz boleh melakukan kampanye untuk pemilu. Namun, Bagja mengingatkan mereka agar tetap mengikuti dan menaati aturan Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU dalam berkampanye.

"Silakan kampanye sesuai dengan aturan, sepanjang mereka memang tim pelaksana (tim kampanye)," ujar Bagja saat dihubungi, Senin (11/2).

Menurut Bagja, yang dilarang berkampanye adalah pegawai negeri sipil. aparatur sipil negara, hakim, pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU), pejabat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan sejumlah pihak lainnya.

"Ustaz tergabung dalam tim kampanye boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu PNS, ASN, hakim, KPU, Bawaslu, kepala desa dan sejumlah pejabat lain," tandas Bagja.

Pengajian atau tabligh akbar, kata Bagja, tidak dilarang. Namun, perlu diingat jika tetap ada batasan untuk tidak melakukan kampanye dalam dua kegiatan itu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan PKPU tentang Kampanye.

Baca juga: Ketum PA 212 Langgar Kampanye, Ini Penjelasannya

"Silakan ada pengajian, ada pertemuan. Tapi kalau kemudian sudah menunjukkan kampanye, adanya visi, misi program kerja dan diungkapkan dalam hal tersebut, maka itu termasuk dalam pelanggaran pasal 280 UU UU Nomor 7 tahun 2017. Itu yang diminta untuk tidak dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye maupun panitia yang ditunjuk," jelas Bagja.

Apalagi, menurut Bagja, kegiatan tabligh akbar punya potensi dilakukan di tempat terbuka. Jika dilakukan di tempat terbuka, maka bisa beririsan dengan bentuk kegiatan rapat umum. Rapat umum, kata Bagja, baru bisa dilakukan pada 21 hari sebelum masa tenang Pemilu 2019.

"Jadi untuk dapat umum itu seharusnya tidak dilakukan. Kalau kampanye, ya sebaiknya dilakukan dalam pertemuan terbatas atau tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan tertutup, GOR yang tertutup. Dan bukan di lapangan terbuka karena kalau begitu namanya rapat umum," pungkas Bagja.



Sumber: BeritaSatu.com