Jika Masuk Senayan, PSI Pastikan Tak Ada Penutupan Paksa Rumah Ibadah

Jika Masuk Senayan, PSI Pastikan Tak Ada Penutupan Paksa Rumah Ibadah
Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. ( Foto: Antara / Andreas Fitri Atmoko )
Yustinus Paat / JEM Selasa, 12 Februari 2019 | 14:55 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan, jika PSI lolos masuk Senayan (DPR) maka pihaknya akan memastikan tidak ada lagi penutupan paksa rumah ibadah. PSI, kata Grace, akan berada di garda terdepan untuk mengawal pemerintah agar tidak ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa.

“Saya ingin menegaskan kembali, bila partai ini diberi amanah, PSI akan berjuang agar tidak ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa. PSI akan bertindak dan berbicara atas dasar konstitusi. Kami ingin hak-hak dasar ini dipenuhi dan dijalankan secara penuh, tanpa syarat,” ujar Grace di acara Festival 11 Yogyakarta yang bertempat di Graha Pradipta Jogja Expo Center pada Senin, (11/2) malam.

Acara dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari pengurus, kader, dan simpatisan PSI.

Grace mengaku khawatir adanya pelarangan, perusakkan atau penghalangan pendirian rumah ibadah yang semakin marak terjadi di negeri ini. Apalagi, kata Grace, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2017 justru mengungkapkan salah satu persoalan hak asasi paling menonjol selama lima tahun terakhir adalah terkait tindakan pelarangan, perusakkan atau penghalangan pendirian rumah ibadah di Indonesia.

“Peraturan Bersama Menteri mengenai Pendirian Rumah Ibadah menurut Komnas HAM, pada praktiknya membatasi prinsip kebebasan beragama," ungkap Grace.

Peraturan Bersama Menteri, kata Grace, justru dipakai untuk membatasi bahkan mencabut hak konstitusional dalam hal kebebasan beribadah. PSI, kata Grace akan mendorong deregulasi aturan mengenai pendirian rumah ibadah.

"PSI akan mendorong penghapusan Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah untuk mencegah adanya penutupan rumah ibadah secara paksa," tandas Grace.

Grace kemudian memaparkan selama sebelas tahun terakhir, terdapat 378 gangguan terhadap rumah ibadah di seluruh Indonesia menurut Setara Institute. Menurut Grace, situasi ini semakin memburuk karena pejabat, birokrat, dan politisi daerah memanfaatkan menguatnya sentimen SARA dengan cara menormalisasi sikap intoleran masyarakat

"Jadi, para pejabat, birokrat, dan politisi daerah menganggap biasa sikap-sikap intoleran dengan cara mengeluarkan kebijakan yang dianggap bisa memihak pada umat tertentu saja," tutur Grace.

Lebih lanjut, Grace menjelaskan, di Indonesia sebenarnya hak beragama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing dijamin oleh konstitusi. Dalam Pasal 28 E UUD 1945 disebutkan dengan jelas bahwa, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing.

"Berarti negara seharus menjamin perintah konstitusi tersebut agar warga negara Indonesia bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing," pungkas Grace. 



Sumber: Suara Pembaruan