Besok, DKPP Akan Periksa KPU soal Laporan OSO

Besok, DKPP Akan Periksa KPU soal Laporan OSO
Ilustrasi KPU ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 12 Februari 2019 | 22:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (13/2).

Perkara ini terkait laporan Herman Kadir dan Dodi S. Abdulkadir yang menjadi kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO). Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI, yaitu Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Viryan dan Evi Novida Ginting Manik.

“Sektrariat DKPP sudah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang digelar. Sidang Kode Etik DKPP bersifat terbuka artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsos.dkpp,” kata Plh Kepala Biro Administrasi DKPP, Dini Yamashita kepada Beritasatu.com, Selasa (12/2).

Ketua dan Komisioner KPU dilaporkan ke DKPP karena dinilai tidak menjalankan putusan Bawaslu yang telah memerintahkan KPU menerbitkan SK penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019 dengan memasukkan nama OSO di dalamnya. Laporan tersebut dilakukan kubu OSO pada 24 Januari 2019 lalu.

Kubu OSO menyebutkan empat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan Komisioner KPU. Pertama, KPU tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 tanggal 9 Januari. Dalam putusan tersebut, Bawaslu memerintakan KPU untuk melakukan perbaikan administrasi dengan mencabut Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.04-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Bawaslu juga memerintahkan KPU agar menerbitkan SK baru DCT Anggota DPD dengan mencantumkan nama OSO. Namun, KPU tidak menindaklanjuti, tetapi menerbitkan surat Nomor 60/PL.01-SD/03/KPU/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang isinya tidak menjalankan putusan Bawaslu.

Pelanggaran kedua, adalah KPU tidak melaksanakan putusan PTUN Nomor Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN Jakarta tertanggal 14 November 2018. PTUN juga memerintahkan membatalkan dan mencabut Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.04-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. PTUN memerintahkan KPU agar menerbitkan SK baru DCT Anggota DPD dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya. Namun, sampai saat ini KPU tidak menjalankan putusan PTUN tersebut.

Pelanggaran ketiga, KPU telah mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018. Putusan ini terkait gugatan OSO atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pelanggaran keempat adalah KPU tidak melakukan kewajiban berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam suatu rapat dengar pendapat sehubungan pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD tersebut.

Kubu OSO meminta DKPP memberikan sanksi untuk memberhentikan sementera ketua dan anggota KPU.

Selain melakukan sidang atas laporan OSO, DKPP juga akan menyidangkan perkara 19-PKE-DKPP/I/2019. Pengadu perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2019 adalah Dorel Almir dan Eep Supandi. Keduanya merupakan kuasa hukum dari bakal Calon Legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang melaporkan Ketua serta semua Anggota Bawaslu RI yaitu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja dan Fritz Edrward Siregar.



Sumber: BeritaSatu.com