Mahfud MD: KPU Tidak Bisa Didikte Eksekutif

Mahfud MD: KPU Tidak Bisa Didikte Eksekutif
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / YUD Kamis, 14 Februari 2019 | 15:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa sekarang pemilu lebih bermartabat dengan adanya instrumen-instrumen atau institusi yang lengkap. Menurut Mahfud, negara telah menyediakan instrumen untuk melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu secara berkualitas dan berintegritas.

“Pemilu sekarang sudah bagus. Negara sudah menyediakan instrumen yang lengkap, untuk tampilnya pemilu bermartabat,” ujar Mahfud saat menyampaikan paparan dalam diskusi di MMD Initiative, Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Mahfud mencontohkan KPU sekarang menjadi lembaga yang mandiri dan tetap sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Mahfud MD, KPU tidak bisa dikendalikan dan didikte oleh pihak manapun termasuk oleh eksekutif.

“Kalau orang ada menyalahkan KPU sudah dikendalikan oleh eksekutif sejak dulu, nggak ada, sejak jamannya Nasarudin Syamsudin. Percaya nggak bisa mendikte KPU. Negara sudah mengatakan ini lembaga independen. KPU yang sekarang terbukti independen. Semua yang dilakukan terbuka dan tidak didikte oleh eksekutif,” ungkap Mahfud MD.

Menurut Mahfud, jika KPU keliru dalam menjalankan tugas atau mengambil keputusan, maka bisa diadukan ke Bawaslu. Begitu juga dengan KPU dan Bawaslu yang keliru, maka bisa diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Semua lembaga tersebut berada di luar pemerintah.

“Anda bayangkan dulu di zaman Orde Baru, ketua penyelenggaranya LPU (Lembaga Pemilihan Umum) dipimpin Kemdagri. Yang ketuanya di daerah gubernur, bupati, walikota. Pengawasnya Kejagung yang juga bagian dari LPU sendiri,” jelas Mahfud MD.

Terkait hasil pemilu, kata Mahfud, jika ada pihak yang tidak puas maka bisa mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. MK bisa membatalkan hasil pemilu tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com