KPU Umumkan Tambahan Nama Caleg Eks Koruptor Usai Debat Pilpres Kedua

KPU Umumkan Tambahan Nama Caleg Eks Koruptor Usai Debat Pilpres Kedua
Arief Budiman. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / CAH Kamis, 14 Februari 2019 | 17:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya akan mengumumkan tambahan nama calon anggota legislatif eks koruptor setelah debat Pilpres kedua yang akan berlangsung pada Minggu, 17 Februari 2019. KPU sedang mengumpulkan data-data terkait caleg eks koruptor yang belum diumumkan.

"Kami akan mengumumkan tambahan nama caleg eks koruptor setelah pelaksanaan debat kedua pilpres nanti. Kemudian jika memang ada tambahan nama lainnya ya kami tetap akan mengumumkan, sampai tuntas," ujar Arief Budiman usai mengisi diskusi di MMD Initiative, Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Arief mengakui bahwa saat ini KPU masih fokus menyelesaikan persiapan pelaksanaan debat kedua pilpres. Arief menampik anggapan bahwa pihaknya terkesan mengulur waktu untuk mengumumkan tambahan nama caleg eks koruptor.

"Jadi ini karena kami fokus mengerjakan tugas saat ini. Belum diumumkan itu bukan karena takut bakal dijadikan amunisi untuk debat kedua. Sebab tanpa kami umumkan tambahan nama caleg pun, sebanyak 49 nama eks koruptor yang sudah kami sampaikan bisa juga dijadikan amunisi (bagi masing-masing capres)," terang Arief.

KPU, kata Arief, perlu berhati-hati dalam memeriksa nama-nama tambahan caleg eks koruptor. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam mengumumkan nama caleg tersebut dan juga jangan sampai nantinya masih banyak nama yang lolos dari perhatian KPU pusat dan daerah.

“Jadi, memang kita harus hati-hati agar tidak salah atau masih ada nama yang lolos nantinya,” tandas Arief.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan alasan mengapa pihaknya tidak mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor di Tempat Pemungutan Suara atau TPS. Menurut Arief, tidak ada aturan yang mewajibkan pengumuman caleg eks koruptor di TPS.

"Sifatnya wajib kami umumkan di laman KPU. Aturan dalam Peraturan KPU (PKPU)-nya demikian," pungkas Arief.

Sebelumnya, KPU telah menyampaikan ada 40 caleg DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang merupakan eks koruptor. Para caleg eks koruptor tersebut berasal dari 12 parpol nasional peserta pemilu. Selain itu, ada sembilan nama calon anggota DPD yang merupakan eks koruptor.



Sumber: BeritaSatu.com