Bawaslu: Kepala Daerah Berhak Kampanye, Tetapi Taati Aturan

Bawaslu: Kepala Daerah Berhak Kampanye, Tetapi Taati Aturan
Ilustrasi Kampanye. ( Foto: Beritasatu Photo )
Yustinus Paat / WBP Jumat, 15 Februari 2019 | 17:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan bahwa kepala daerah mempunyai hak untuk berkampanye. Namun tetap mengikuti aturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye.

“Mereka punya hak untuk berkampanye. Tetapi tentu imbauan kami aturan mainnya harus ditaati,” ujar Abhan di Jakarta, Jumat (15/2).

Abhan menyampaikan hal tersebut untuk mencegah pelanggaran kampanye oleh kepala daerah. Pasalnya, sejumlah dugaan pelanggaran telah dilaporkan ke Bawaslu dan jajarannya di daerah. Terakhir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diduga melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah diatur UU Pemilu.

Abhan menjelaskan beberapa aturan yang perlu ditaati antara lain ketika jam kerja tidak boleh berkampanye. Kalau mau berkampanye, harus cuti di luar tanggungan negara, kecuali Sabtu atau Minggu atau hari libur.

“Jadi ketika di jam kerja ya jangan berkampanye. Ketika kampanye harus cuti, 1 minggu itu diberi waktu 1 kali untuk cuti. Tapi sebenarnya di jam yang libur itu memang tidak perlu cuti,” ungkap Abhan.

Abhan mengimbau agar kepala daerah tetap menjaga netralitas dalam pemilu. Kepala daerah juga diminta tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas pemerintah untuk mengkampayekan salah satu pasangan calon atau peserta pemilu lainnya.

“Ya imbauan kami juga tetap jaga netralitas ini. Dalam posisi sebagai kepala daerah maka dia adalah milik publik,” pungkas Abhan.

Dalam UU Pemilu memang membolehkan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk berkampanye dengan memperhatikan sejumlah ketentuan, antara lain, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Cuti kampanye kepala daerah hanya boleh dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Ketiga, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Sumber: BeritaSatu.com