Masyarakat Diminta Tidak Pilih Caleg Mantan Koruptor

Masyarakat Diminta Tidak Pilih Caleg Mantan Koruptor
Ilustrasi Pemilu Legislatif 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo )
Yeremia Sukoyo / WBP Minggu, 24 Februari 2019 | 14:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan 32 nama calon legislatif (caleg) mantan koruptor. Sebelumnya, KPU juga telah merilis 49 nama, sehingga total ada 81 caleg mantan koruptor yang masih diusung partai politik (parpol).

Budayawan Franz Magnis Suseno atau yang akrab disapa Romo Magnis menilai, pengajuan caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi adalah pendidikan yang buruk dari parpol kepada masyarakat.

"Untuk pendidikan etika politik masyarakat, itu suatu signal buruk. Di situ tentu kriterianya juga apa yang menjadi program partai dan sebagainya, sangat sulit melarang," kata Franz Magnis Suseno, di Jakarta Minggu (24/2/2019)

Rohaniawan ini berharap kesadaran masyarakat meningkat sehingga caleg yang pernah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi, seharusnya tidak diberikan tempat dalam politik. Jika tidak, sangat membahayakan demokrasi di Indonesia.

"Mereka mewakili rakyat, demokrasi itu kekuasaan rakyat. Kalau dewan itu semakin banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk diri sendiri, bahkan dengan tidak jujur amat membahayakan demokrasi," ungkap Frans.

Masyarakat kata dia, juga harus pintar memilih di antara partai-partai politik yang mengusung caleg eks koruptor. Apalagi rilis KPU sendiri, hanya ada dua parpol yang sama sekali tidak mengusung eks napi korupsi, yakni PSI dan Nasdem.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai, langkah KPU yang merilis nama-nama caleg eks koruptor sudah tepat. "Setelah itu, masyarakat diberikan kebebasan memilih caleg yang bersih atau mempunyai catatan korupsi," kaya Jimly.

Jimly mengakui hampir seluruh partai peserta pemilu bermasalah dalam pencalegan napi eks koruptor, kecuali Nasdem dan PSI. Namun, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengajak masyarakat untuk tetap mendukung jalannya proses demokrasi dengan baik.



Sumber: BeritaSatu.com