Golkar: Tidak Perlu Uji Materi Tambahan DPTB

Golkar: Tidak Perlu Uji Materi Tambahan DPTB
Ilustrasi pemungutan suara. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / YS Rabu, 27 Februari 2019 | 22:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Golkar‎ (PG) menilai tidak perlu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu. Alasannya waku Pemilu tinggal 50 hari, sementara proses uji materi sangat panjang dan lama.

"Enggak perlu lah. Apa cukup waktunya kalau mau diajukan? Pemilu sudah sebentar lagi," kata Ketua Fraksi PG di DPR Melkias Marcus Mekeng di Jakarta, Rabu (27/2).

Sebagaimana diketahui, saat ini sedang ada wacana untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Pemilu. Uji materi terkait waktu penghitungan suara pada hari coblos 17 April mendatang. Dengan lima kertas suara yang harus dicoblos, diprediksi perhitungan su‎ara melebih waktu yang ditetapkan UU.

Alasan lain, melakukan uji materi adalah menambah kertas suara untuk pemilih tambahan. Pasalnya pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) berada di atas 2%. Jika semuanya ikut memilih maka tidak ada surat suara karena DPTB hanya ditetapkan 2 persen oleh UU.

Mekeng menjelaskan, pada hari pemungutan suara nanti, tidak semua pemilih akan hadir saat coblos. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih maksimal 75-80 persen. Dengan tingkat partisipasi seperti itu, masih ada surat suara sisa yang tidak digunakan karena pemilihnya tidak hadir.

"Kalau partisipasi saja segitu, untuk apa dicetak tambahan? Nanti saat coblos, banyak juga pemilih yang pergi ke kebun, berada di laut, pergi keluar negeri atau keperluan lainnya. Jadi tetap pasti masih tersedia surat suara," tuturnya.

Terkait waktu penghitungan suara, dia yakin KPU sudah memperhitungkan semua alokasi waktu hingga selesai penghitungan. ‎

KPU bekerja berdasarkan UU dan telah berpengalaman. Maka kekhawatiran penghitungan melebihi batas waktu tidak akan terjadi.

"Enggak mungkin lah. Kan bukan baru pertama kali melakukan Pemilu. KPU itu profesional kok. Mereka pasti sudah menghitung semua alokasi waktu yang diperlukan," tutur Mekeng yang juga Ketua Komisi XI DPR ini.

Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Hanura bidang ‎Keanggotaan Adrianus Garu mendukung setiap langkah KPU dalam melindungi hak pilih warga.

Hanura tidak soal apakah melalui Perppu atau uji materi. Bagi Hanura, semua warga yang memiliki hak pilih bisa ikut memilih.

"Kita dukung saja apa langkah KPU. Itu kan domainnya KPU. Jadi kami dari partai politik hanya support," ujar Adrianus.

Dia juga sependapat dengan Mekeng bahwa pada saat pemilihan, tidak semua warga datang ke TPS. Pemilih yang tidak menggunakan haknya bisa digunakan warga lain yang datang ke TPS. Dengan demikian tidak terjadi kekurangan surat suara.



Sumber: Suara Pembaruan