Pidato Grace Natalie Pertaruhan bagi PSI

Pidato Grace Natalie Pertaruhan bagi PSI
Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. ( Foto: Antara / Andreas Fitri Atmoko )
Yustinus Paat / AO Jumat, 15 Maret 2019 | 08:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitus (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai pidato Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menjadi pertaruhan bagi partainya sebagai partai baru yang masuk dalam dunia politik Tanah Air.

"Dengan mempertegas sikap PSI yang antikorupsi, Grace akan mendulang dua kemungkinan. Pertama, terjerembab jika ternyata kadernya melakukan hal yang sama di masa depan. Kedua, akan menjadi partai besar jika mampu membuktikan sikap itu," ujar Feri di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Menurut Feri, apa yang diungkapkan Grace, sebenarnya menunjukkan kelemahan partai-partai lama. Salah satunya kelemahan yang serius, kata Feri, adalah menjamurnya korupsi di tubuh partai dan kader-kader mereka dalam menjalankan mandat politik di lembaga-lembaga negara.

"Kelemahan itu tentu perlu disadarkan Grace untuk mengambil hati pemilih agar berpindah pilihan kepada partai barunya. Sikap itu tentu sangat wajar dalam persaingan politik," kata Feri. Namun, Feri tetap mengingatkan Grace dan PSI akan pertaruhan atas apa yang menjadi substansi dari pidato Grace khusus terkait upaya melawan korupsi. Pasalnya, jarang sekali partai mampu keluar dari jebakan kekuasaan, salah satunya korupsi.

"Itu sebabnya bagi PSI, pidato Grace itu adalah pertaruhan dan agar pidato itu bernilai di mata pemilih, semestinya Grace membangun program antikorupsi yang baik dan ikut terlibat dalam kampanye korupsi juga penting," ujar Feri.

Pengamat politik Muhammad AS Hikam menambahkan, pidato Grace adalah pukulan yang sangat telak kepada kondisi demokrasi di Indonesia, yang menurut dia mengalami kondisi "ogah-ogahan". Salah satu penyebabnya adalah sistem partai politik kita yang tidak pernah mengalami reformasi sama sekali sejak 1998. Sementara, komponen lainnya sedikit banyak sudah mengalami reformasi, misalnya TNI, Polri, dan birokrasi.

“Pidato Ketua Umum PSI adalah pukulan yang sangat telak kepada kondisi demokrasi kita. Demokrasi Indonesia mengalami semacam kondisi 'ogah-ogahan’. Salah satu penyebabnya adalah sistem partai politik kita yang tidak pernah mengalami reformasi sama sekali sejak 1998. Sementara komponen lainnya sedikit banyak sudah mengalami reformasi,” ujar Hikam.

Dikatakan, kondisi itu membuat partai politik Indonesia lebih merupakan bagian dari masalah daripada solusi di dalam konsolidasi demokrasi. Survei-survei menujukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan kinerja legislasi kita yang rendah. Oleh karena itu, perlu ada terobosan yang minimal progresif dari partai politik di Indonesia.

"Untuk itu, pidato Ketua Umum PSI persis seperti itu statusnya, yaitu menggugat alasan keberadaan dari partai-partai politik itu. Dengan kalimat yang menurut saya sangat kuat, yaitu PSI seharusnya tidak perlu ada seandainya partai-partai politik bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Saya kira ini adalah kalimat paling kuat yang pernah saya dengar dari seorang politisi," kata Hikam.



Sumber: BeritaSatu.com