BSSN Gelar Pertemuan Tertutup dengan Penyedia Konten Medsos

BSSN Gelar Pertemuan Tertutup dengan Penyedia Konten Medsos
Djoko Setiadi. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / AMA Jumat, 15 Maret 2019 | 11:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertemu perwakilan penyedia platform media sosial (medsos) di Jakarta, Jumat (15/3/2019). Mereka mendiskusikan langkah konkret penanggulangan berita bohong atau hoaks, penyebaran konten negatif, dan ujaran kebencian yang saat ini marak beredar di medsos sekaligus mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut.

Dalam pertemuan tertutup itu, BSSN berkomunikasi dan berdiskusi dengan Chief Representative Twitter dan Countery Head Facebook Indonesia.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menjelaskan, diskusi yang dilakukan merupakan respon untuk menanggapi maraknya hoaks, penyebaran konten negatif, dan ujaran kebencian di media sosial belakangan ini.

"BSSN memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menangani maraknya konflik yang terjadi dalam ranah siber sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017," kata Djoko Setiadi.

BSSN diberikan amanah untuk melakukan penyidikan, forensik digital, dan penapisan konten. Salah satu langkah yang diambil BSSN adalah melakukan koordinasi dengan penyedia platform medsos untuk menciptakan stabilitas ruang siber.

"Hal tersebut perlu segera dilakukan melihat perkembangan medsos yang kini terus bertumbuh menjadi jejaring yang sangat massif di masyarakat," ungkapnya.

Selama ini pengguna medsos dengan beragam kepentingan, motif, dan latar belakang bertemu dan berinteraksi di dalam medsos. Tidak jarang interaksi dilakukan untuk mencapai tujuan dan kepentingannya.

"Pengguna medsos menggunakan berbagai cara termasuk dengan menyebarkan informasi negatif, melakukan ujaran kebencian, dan menyebarkan hoaks," ucap Djoko Setiadi.

Maraknya penyebaran hoak dan berita bohong bahkan sudah mengarah pada gangguan stabilitas keamanan nasional. Karena itu, penyedia platform medsos yang ada di Indonesia juga harus ikut bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Menurut Djoko Setiadi, sedikit banyak ketegangan di antara anak bangsa Indonesia terus menguat. Berbagai benih konflik terus terlahir yang kini telah sampai pada tataran mengancam stabilitas keamanan nasional. Karena itu juga, respon cepat dan konkret dari penyedia platform sangat dibutuhkan untuk dapat meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan.

"Penyedia platform medsos tidak boleh berpangku tangan menghadapi masalah serius tersebut terus berkembang di Indonesia. Pembiaran masalah ini akan menyebabkan ruang siber menjadi tidak ramah," kata kata Djoko Setiadi lagi.

Dampak lebih jauhnya, tidak hanya menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan jati diri sebagai bangsa yang santun dan terkenal dalam menjunjung tinggi keberagaman, tetapi juga dapat menyebabkan perpecahan bangsa.

BSSN sendiri menegaskan, tidak bisa menoleransi terus memanasnya ketegangan dan terlahirnya benih konflik tersebut yang kini terasa terus menguat yang bahkan bisa benar-benar menjadi konflik terbuka di kehidupan nyata masyarakat.

Di sisi lain, penyedia platform medsos di Indonesia dituntut tidak hanya memetik buah manis keuntungan dari banyaknya pengguna, tetapi juga harus turut berpartisipasi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Penyedia platform medsos harus lebih serius membuktikan aksinya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap bangsa Indonesia sebagai pengguna.

"Penyedia platform harus dapat memberikan langkah konkret dan responsif untuk menangani dan mengeliminasi penyebaran konten negatif, hoaks, dan ujaran kebencian," ucap Djoko Setiadi

Terkait dengan hal tersebut, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh penyedia platform adalah bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah, dalam hal ini BSSN.



Sumber: Suara Pembaruan