Charta Politika: Lembaga Survei Internal Justru Lebih Berbahaya

Charta Politika: Lembaga Survei Internal Justru Lebih Berbahaya
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, menjadi pembicara saat acara Indonesia Investment Conference & Exhibition (IICE) 2018, Jakarta, Rabu (21/11). ( Foto: David Gita Roza )
Hendro D Situmorang / HA Jumat, 15 Maret 2019 | 20:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hingga kini, hampir semua lembaga survei masih menempatkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan elektabilitas tertinggi untuk memenangkan pemilihan presiden 17 April mendatang.

Dari berbagai lembaga survei resmi dan terdaftar di Asosiasi Lembaga Survei Indonesia (ALSI), rata-rata Paslon 01 unggul di atas 20 persen dari paslon 02.

Alih-alih percaya dan mengakui hasil lembaga survei yang kredibel dan sudah mendapat pengakuan baik dari publik maupun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu Paslon 02 justru mereka melakukan survei internal. Mereka menilai, lembaga survei saat ini sudah tidak netral lagi. Bahkan muncul tuduhan bahwa lembaga survei sudah dibayar kelompok tertentu untuk mengunggulkan salah satu paslon.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, survei internal justru diragukan kredibilitas. Apalagi survei itu dilakukan oleh mereka yang ikut bertarung dalam pilpres ini.

Selain itu, lembaga survei resmi tidak mungkin mengeluarkan hasil surveinya tanpa data dan metode yang ilmiah. Tentu setiap lembaga survei sebelum mengeluarkan hasil risetnya, sudah melakukan sesuai metode yang ilmiah. Kredibilitas nama lembaga survei pun dipertaruhkan, jika mereka merilis hasil surveinya tanpa metodologi yang ilmiah.

“Lembaga survei internal itu berbahaya. Apakah lembaga survei yang sudah dikontrak internal atau apa. Atau pihak tertentu dengan tenaga ahli statistik melakukan survei secara internal. Namun ketika ditanya ditanya datanya mereka tidak mau terbuka, katanya rahasia. Jika rahasia kenapa hasilnya dirilis ke publik,” ujar Yunarto pada keterangannya di Jakarta, Jumat (15/3/2019)

Ia menambahkan, bukan saat pilpres ini saja ada pihak yang tidak percaya lembaga survei. Saat pemilihan kepala daerah (pilkada) lembaga survei biasa dituduh berpihak dan bermain dengan angka.

Lulusan Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung itu nemengatakan diperlukannya pembentukan asosiasi lembaga survei yang bertujuan mewadahi lembaga-lmebaga yang terdaftar dan berbadan hukum, sehingga jelas saat dimintai pertanggungjawaban baik secara etik maupun hukum.

“Saat ini ada sekitar 40 lembaga survei nasional.Jika ada polemik bisa diselesaikan, data yang dirilis oleh lembaga survei ke publik bisa di laporkan. Tahun 2014 lalu, karena dianggap bermasalah, ada lembaga survei laporkan. Kemudian setelah didebatkan di dewan etik ada dua lembaga survei dikeluarkan dari asosiasi lembaga survei Indonesia,” terangnya.

Dia menambahkan lembaga survei bisa saja salah. Namun yang utama jangan melakukan kebohongan.

“Memang agak sulit mengakomodir tuduhan lembaga survei, karena pihak yang merasa kalah menganggaap kembaga survei salah. Di sini penting untuk menguji, tidak mungkin lembaga survei merilis hasil imbang di dua kubu, pasti ada yang lebih baik dan buruk. Ini kan kegiatan ilmiah yang dipotret dari perilaku pemilih di lapangan. Kuncinya, ilmiah atau tidak dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Keunggulan Paslon 01 yang dirilis beberapa lembaga survei, salah satu penilaiannya adalah rakyat merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo yang begitu tinggi. Hal inilah yang membuat Paslon nomor urut 01 unggul.



Sumber: Suara Pembaruan